DaerahPemprov Banten
Trending

Pemprov Banten Ajukan utang Rp4,1 Triliun ke PT SMI, Pemerintah Pusat Minta Bunga 6 Persen

SERANG, BANTEN RAYA – Pemerintah pusat meminta pembebanan bunga 6 persen untuk pinjaman daerah Pemprov Banten ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun anggaran 2021. Terkait hal tersebut, pemprov bakal membahasnya lebih lanjut dengan DPRD Banten untuk menentukan arah kebijakan berikutnya. 

Seperti diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim telah melayangkan surat protes kepada Menkeu Sri Mulyani pada 3 Maret lalu. Ia keberatan jika pinjaman untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu dibebankan bunga seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor 179/PMK.07/2020. Padahal dalam perjanjian kerja sama telah disepakati utang tersebut tak memiliki bunga.

Adapun total usulan pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI adalah senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar. 

Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun. Rencana pinjaman di tahun ini pun telah disetujui melalui rapat paripurna DPRD Banten. Postur APBD dengan pinjaman daerah telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah mendapatkan restu.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait kejelasan pinjaman daerah Pemprov Banten ke PT SMI. Hasilnya, pemerintah pusat meminta adanya pembebanan bunga.

“(Pemerintah) pusat minta (bunga) 6 persen,” ujarnya yang akrab disapa WH ini kepada awak media usai menghadiri acara launching e-perda di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (30/3/2021).

Mantan Wakil Ketua komisi II DPR RI itu menuturkan, terkait hal itu pemprov masih berpegang pada perjanjian kerja sama awal dimana pinjaman ke PT SMI bebas dari bunga. Selanjutnya, dalam waktu dekat pemprov akan berkomunikasi dengan DPRD Provinsi Banten perihal tawaran bunga dari pemerintah pusat tersebut.             

“Kita mau kembali ke perjanjian pertama karena kita dulu mau karena gratis, tanpa bunga. Sekarang pakai bunga, sekarang kita lagi mau bicarakan dengan DPRD,” katanya. 

Dalam pertemuan dengan DPRD, kata dia, nantinya akan dibahas mengenai arah kebijakan terkait pinjaman tersebut. Apakah dibatalkan atau tetap mengambilnya disertai beban bunga dengan mengurangi nilai pinjaman pokok.

“Apakah pakai bunga tapi pinjaman kita kurangi dari Rp4,1 triliun, kita (sesuai) kebutuhan saja. Karena ada proyek-proyek yang kita lanjutkan yang masih memerlukan dana,” ungkapnya.

WH menegaskan, di sisi lain pihaknya juga sedang mengevaluasi kemampuan keuangan daerah terhadap kebutuhan pembangunan. Jika dirasa cukup kuat maka pihaknya bakal membatalkan pinjaman ke PT SMI.

“Kita lagi evaluasi, termasuk dana kita, kalau kita masih sanggup ngapaian minjem juga,” tuturnya.

Disinggung jika pinjaman daerah sampai batal maka akan berdampak negatif pada capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Banten 2017-2022, ia mengaku tak ambil pusing. “Enggak ada urusan, RPJMD kan pada tahu covid begini. Orang juga maklum RPJMD kalau covid mau diapakan,” ujarnya. 

Sementara itu, ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya hingga ini belum menerima laporan resmi dari Pemprov Banten terkait prgores pinjaman daerah ke PT SMI. Oleh karenanya, dirinya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh.

“Kita tunggu saja resminya komunikasi dari gubernur terkait ini. Saya belum bisa berpendapat, nanti saja kalau sudah ada komunikasi dari gubernur terkait hal ini,” tuturnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp