DaerahPemprov Banten
Trending

Pemprov Banten Batal Ngutang ke PT SMI, Loh Kok?

Jika Tetap Berbunga

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten bakal membatalkan rencana pinjaman dana untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hal tersebut dilakukan lantaran pembebanan bunga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, pihaknya telah merespon adanya kebijakan pembebanan bunga pada pinjaman PEN daerah dengan mengirim surat protes ke Menkeu. Kini, proses pencairan pun dihentikan sementara akibat dari keberatannya itu.

“Sudah kita bikin surat ke Menkeu, kita berdasarkan hasil kesepakatan. Tidak boleh, kalau ada bunga saya protes. (Pencairan) ya dihentikan sementara, sekarang kan belum ada eksekusi karena mungkin ada surat gubernur,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten, di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (16/3/2021).

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan, dari perkembangan terakhir, pihaknya belum mendapat jawaban dari menkeu. Akan tetapi, saat ini dirinya akan difasilitasi untuk bertemu dengan Sri Mulyani. Andai pinjaman itu tetap berbunga, maka pihaknya akan membatalkan rencana mengambil utang tersebut.

“Kalau dulu ada bunga ngapain kita ambil pinjaman. Kita akan hitung ulang, pasti ya enggak jadi lah (karena berbunga),” katanya. 

Soal apakah pembatalan pinjaman akan berdampak pada pelaksanaan proyek yang dibiayai dari dana tersebut, WH tak menampiknya. Meski demikian, dia belum bisa memberikan jawaban. “Terus nanya kalau enggak jadi enggak dibayar. Enggak jadi, proyek siapa yang bayar? Tar kasih waktu saya seminggu,” ungkapnya.

Mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu mengaku optimistis protesnya ke menkeu akan dikabulkan. Dia juga sudah melihat indikasi hal itu akan terjadi sehingga apa yang telah dicanangkan akan bisa direalisasikan.

“Enggak masalah karena kemungkinan tetap buat Banten tidak dengan bunga, dukung, doakan. Kalau kita tidak kena bunga akan kita lanjutkan pembangunannya,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengaku, pihaknya akan tetap keberatan jika dana PEN berbunga. Sebab, ketetapan bunga nol persen telah disepakati dan ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2021. Jika pun memaksa untuk tetap diambil maka hal itu harus dibicarakan dengan DPRD dan ditindaklanjuti melalui penyusunan perubahan APBD.

“Masalahnya APBD sudah diketok, kesepakatannya tanpa bunga. Repot juga ini sekarang. Masa harus dibahas lagi APBD. (Jika ada perubahan penganggaran) harus diajak bicara DPRD-nya,” tuturnya. 

Diketahui sebelumnya, total usulan pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI adalah senilai Rp4,99 triliun. Pinjamanitu untuk menutupi anjloknya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19 melalui program PEN.

Usulan itu telah dilayangkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Surat Gubernur Banten Banten nomor 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran yaitu pada Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar. 

Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun. Rencana pinjaman tahun ini pun telah disetujui melalui rapat paripurna DPRD Banten. Postur APBD dengan pinjaman daerah telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah mendapatkan restu. Namun hal itu kini mengalami kendala karena kemenkeu menetapkan bunga pada pinjaman tersebut. (dewa/rahmat) 

Baca juga 

Keberatan Utang ke PT SMI Berbunga, Gubernur Layangkan Protes ke Menkeu

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp