DaerahPemprov Banten
Trending

Pemprov Banten Batalkan Pinjaman Rp4,1 Triliun ke PT SMI

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten tidak akan lagi berharap pada pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) karena sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai pinjaman dari pemerintah pusat tersebut. Akibatnya, sejumlah proyek pembangunan kemungkinan besar ada yang mengalami perubahan bahkan pembatalan.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, hampir bisa dipastikan Pemerintah Provinsi Banten tidak akan meneruskan rencana meminjam anggaran dari PT SMI. Apalagi, ia melihat pemerintah pusat pun saat ini tidak memiliki cukup anggaran yang dapat dipinjamkan kepada pemerintah daerah.

“Kita delete aja. Jadi kita, saya kira, sudah tidak lagi berharap pada SMI,” kata Wahidin, Selasa (22/6/2021).

Wahidin mengatakan, karena skema pinjaman yang semula akan diajukan ke PT SMI batal, maka sebagai konsekuensinya akan ada pembangunan yang akan mengalami perubahan capaian. Misalkan pembangunan rumah sakit yang semula direncanakan akan delapan lantai dengan kondisi ini untuk tahap pertama hanya akan dibangun satu sampai tiga lantai terlebih dahulu. Begitu juga pembangunan sekolah yang semula akan dibangun secara megah dengan kondisi ini tidak akan bisa seperti rencana.

BACA JUGA: Dewan Minta Pinjaman Daerah Pemprov Banten Rp4,1 T ke PT SMI Dibatalkan

“Pembangunan akan menggunakan APBD tetapi tidak semegah yang kita canangkan, semula kita ingin bangun dengan tiga lantai,” katanya.

Wahidin mengungkapkan, dengan tidak adanya dana pinjaman dari PT SMI maka pembangunan hanya menggunakan APBD Provinsi Banten yang saat ini jumlahnya sebesar Rp12 triliun.

“Kita menggunakan dana kita yang ada sekarang. Sementara pake APBD yang kita punya saja Rp12 triliun yang ada di APBD,” kata mantan Walikota Tangerang ini.

Meski menyatakan ada sejumlah pembangunan akan ada yang mengalami perubahan rencana dan target bahkan ada pembangunan pembatalan namun Wahidin mengaku sampai saat ini baru akan melihat dan menganalisa pembangunan apa saja yang bisa dikerjakan sebagian, yang bisa digeser, atau dibatalkan.

Pemilahan mana pembangunan yang akan tetap dilakukan dan yang tidak akan mengacu pada seberapa penting proyek pembangunan itu. Dan yang terpenting adalah ada atau tidaknya anggaran guna melakukan pembangunan itu.

“Mana yang bisa dibiayai oleh APBD ya kita biayai. Tapi kalau tidak terlampau mendesak dan tidak ada uangnya, ya tidak kita laksanakan,” kata WH.

Untuk pembangunan Sport Center di Kecamatan Curug, WH mengatakan bahwa pembiayaan pembangunan Sport Center dilakukan pada tahun 2019 yang lalu oleh PEN. Pihaknya akan melihat apakah pembangunannya akan bisa mencapai sampai pembangunan atap stadion atau tidak. Wahidin sendiri mengaku menargetkan pembangunan spot center tahun ini bisa sampai ke atap.

“Yang penting bisa main bola dulu,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, sebelumnya DPRD Provinsi Banten menerima surat dari Gubernur Banten berisi permintaan pandangan DPRD Provinsi Banten terhadap rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Banten kepada PT SMI. Dalam surat itu Gubernur menjelaskan bahwa PT SMI mengubah tenor atau waktu pengembalian pinjaman dari 8 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu sampai saat ini belum ada kejelasan dari Departemen Keuangan mengenai pinjaman yang akan diberikan karena kebijakan yang kerap berubah-ubah.

Selain itu, saat ini sudah memasuki semester kedua pada akhir bulan Juni dan akan memasuki masa musim penghujan. Kondisi ini tentu akan menghambat proses pembangunan yang didanai dari PT SMI yang mayoritas merupakan pembangunan fisik.

Menanggapi surat Gubernur itu, DPRD Provinsi Banten langsung menggelar rapat pimpinan untuk membahas surat tersebut.

Hasilnya, meski belum ada kesimpulan akhir, mayoritas pimpinan fraksi menyatakan Gubernur patut mempertimbangkan secara matang rencana pinjaman ke PT SMI dengan adanya sejumlah kendala sebagaimana disebutkan dalam surat itu.

Saksikan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Banten Raya Channel

 

Pada Kamis (24/6/2021) DPRD Provinsi Banten akan meminta penjelasan dari Sekda Provinsi Banten Al Muktabar sebagai Ketua TAPD mengenai regulasi tertulis yang berkaitan dengan rencana pinjaman PT SMI sebelum akhirnya DPRD Provinsi Banten memiliki kesimpulan dan saran yang akan diberikan kepada Gubernur Banten.

Meski demikian, kata Andra, pada akhirnya meski ada saran dari DPRD Provinsi Banten namun keputusan meminjam atau tidak kepada PT SMI diserahkan kepada Gubernur Banten sendiri untuk memutuskannya. (tohir/rahmat)

Related Articles

Back to top button