DaerahKesehatanSerang
Trending

BPJS-kan Seluruh Perangkat Desa, Pemkab Serang Butuh Dana Rp7,9 Miliar per Tahun

SERANG, BANTEN RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sampai saat ini belum bisa merealisasikan tuntutan perangkat desa agar BPJS kesehatan mereka ditanggung oleh Pemkab Serang. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membayar iuran BPJS kesehatan para perangkat desa cukup besar mencapai Rp7,9 miliar per tahun.

“BPJS kesehatan untuk perangkat desa itu kan 4 persen dari gaji yang bersangkutan (perangkat desa-red) dan dibayar oleh pemerintah daerah. Kemudian, satu persen dipotong dari tunjangan mereka,” kata Rudi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/1/2021).

Ia menjelaskan, sampai saat ini anggaran untuk bayar BPJS tersebut belum terakomodasi, terlebih konsekuensinya jika sudah menjadi peserta BPJS kesehatan tidak boleh berhenti atau terputus dan setiap bulan harus dibayar. 

“Jadi sekali kita punya kebijakan untuk BPJS kesehatan ini maka bayarnya harus terus-terusan,” ujarnya.

Menurut perhitungan DPMD, kebutuhan untuk bayar iuran BPJS kesehatan bagi perangkat desa sebesar Rp7,9 miliar per tahun. “Sebenarnya pengennya yang 5 persen itu ditanggung pemda semua karena kasian juga Siltap (penghasilan tetap) mereka tidak seberapa,” tuturnya.

Rudi menuturkan, dari segi anggaran sebetulnya Pemkab Serang memungkinkan mengalokasikan untuk BPJS kesehatan bagi perangkat desa. Akan tetapi, dikarenakan terjadi pandemi Covid-19 membuat keuangan Pemkab Serang sedang kurang baik. 

“Saya sudah menganggarkan di 2019 tapi di 2020 enggak masuk,” paparnya.

Sebelumnya, pengurus dan anggota Persatun Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum. Adapun yang menjadi tuntutan dalam audiensi itu PPDI meminta agar kepala desa (kades) terpilih tidak melakukan pemecatan perangkat desa secara sepihak.

Kemudian, menuntut adanya jaminan kesehatan bagi perangkat desa berupa BPJS kesehatan dan pemberian pesangon bagi perangkat desa yang sudah berhenti bertugas. (tanjung/fikri)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp