DaerahPolitikSerang
Trending

Diduga Tak Lunasi Pembayaran, Nasrul-Eki Disomasi Kuasa Hukumnya

SERANG, BANTEN RAYA – Ferry Renaldy menyomasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nasrul Ulum-Eki Baihaki yang tak lain merupakan kliennya pada Pilkada Kabupaten Serang 2020. Nasrul-Eki disomasi lantaran keduanya belum melunasi pembayaran kerja sama. 

Ferry mengatakan, pihaknya menjalin kerja sama dengan Nasrul-Eki untuk menjadi kuasa hukum pada pilkada 2020. Namun pembayaran dalam kerja sama itu sampai saat ini belum diselesaikan. 

“Kita kontrak kerja sama Rp500 juta, tapi baru dibayarkan Rp250 juta, sisanya sampai sekarang belum juga dibayarkan,” katanya, Sabtu (23/1/2021).

Dalam perjanjian kerjasama yang dibangun, Ferry mengungkapkan, pembayaran jasa advokat disepakati dibayarkan dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama dibayar 50 persen pada 14 Agustus 2020, 45 persen pada 2 Desember, dan 5 persen setelah penyelenggaran pilkada. 

“Yang 50 persen sudah kami terima pada tanggal 14 Agustus 2020, yang lainnya belum,” ujarnya. 

Pihaknya mengaku sudah menyampaikan somasi kepada Nasrul-Eki terkait persoalan tersebut. Namun, hingga kini belum ada respon. “Kita sudah sampaikan ke rumah Pak Nasrul dan Pak Eki suratnya,” ungkapnya. 

Ferry memberikan tenggat waktu kepada Nasrul-Eki untuk menyelesaikan kontrak kerjasamanya paling lambat 26 Januari 2021. Jika tidak, pihaknya akan menempuh jalur hukum. 

“Ini bukan hanya persoalan kantor kami saja, akan tetapi juga sebagai peringatan bahwa profesi advokat harus dihargai Tidak boleh semena-mena begitu saja,” paparnya. 

Terpisah, Kuasa hukum Eki yakni Didi Sumardi mengaku, sudah menerima surat somasi yang disampaikan Feri dan kawan-kawannya. “Kita akan jawab terhadap isi somasi itu, karena ada point-point yang harus kita jelaskan mengenai isi somasi ini. Kita akan jawab sesuai normatifnya saja,” kata Didi. 

Ia menjelaskan, pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan pada 9 Desember antara Ferry dengan Nasrul-Eki ada diskusi dan musyawarah. Dimana dalam musyawarah itu, Nasrul-Eki meminta Ferry untuk bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum. 

“Tapi ternyata kuasa hukum pada waktu itu tidak bekerja dan menjalankan hasil musyawarah. Pada saat tanggal 8 dan 9 Desember tidak bekerja, padahal banyak temuan di lapangan, akhirnya paslon jalan sendiri,” ujarnya. 

Dengan demikian, menurut Didi, kuasa hukum yang lama dengan sendirinya memutus kerja sama dengan tidak menjalankan apa yang diperjanjikan. 

“Tahap pertama kan sudah dibayar Rp250 juta, tahap kedua kan menginjak pada pemilunya. Tetapi tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, bagaimana kita mau bayar,” tuturnya. 

Disoal terkait pihak Ferry yang akan menempuh jalur hukum jika pembayaran tidak diselesaikan, Didi tidak mempermasalahkan hal tersebut. “Itu hak kantor hukum Renaldy, kita sebagai warga negara akan melakukan perlawanan upaya hukum juga,” katanya. (tanjung)

 

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp