Serang
Trending

Jika Diberhentikan, ASN Kabupaten Serang yang Terlibat Mafia Tanah Tetap Dapat Uang Pensiun

SERANG, BANTEN RAYA – Oknum aparatur sipil negara (ASN) berinisial JS (46) di Kecamatan Pabuaran yang diduga terlibat dalam kasus mafia tanah bisa dipecat atau diberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut. Uniknya, pemberhentian yang dilakukan masuk dalam pemberhentian dengan hormat, atau yang bersangkutan tetap bisa mendapatkan uang pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Mohamad Ishak Abdul Rauf mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu kasus yang saat ini sedang ditangani Polda Banten tersebut.

“Kita lihat dulu kasusnya, kalau sudah ada putusan tetap dari pengadilan nanti kita akan ambil tindakan di antaranya pemotongan gaji 50 persen. Jadi ada penanganan khusus,” kata Ishak saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/2).

JS sebelumnya diduga memproses akta jual beli tanah yang tidak sesuai dan memalsukan tanda tangan. “Bisa saja diberhentikan dengan hormat apabila yang bersangkutan ditahan lebih dari dua tahun,” ujarnya.

Ishak mengaku, belum dapat memastikan kesalahan JS, apakah melakukan kesalahan administrasi atau sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga menyebabkan pihak lain merasa dirugikan.

“Sekarang ini kan yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat seperti menganut ideologi yang berbeda dengan Pancasila, kemudian terlibat kasus narkoba, bergabung dengan Parpol (partai politik),” tuturnya.

Terkait dengan pembinaan para ASN yang ada di Kabupaten Serang, Ishak mengungkapkan, untuk ASN yang bertugas di kecamatan-kecamatan pembinaannya menjadi tugas para camat.

“Kalau dia pegawai kecamatan yang mengawasi camatnya. Kita juga akan minta ke BPN (kantor pertanahan nasional) agar memberikan pembinaan terhadap para ASN yang ada di kecamatan, karena mereka banyak mengurusi persoalan tanah,” paparnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rahmat Jaya mengatakan, untuk melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang melakukan tindakan indisipliner pihaknya menunggu laporan dari BKPSDM terlebih dahulu.

“Untuk ASN yang indisipliner biasanya kita menerima pelimpahan dari BKPSDM untuk dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan penegakkan disiplin. Untuk ASN tersebut (JS-red) kita masih menunggu laporan tertulisnya untuk diproses lebih lanjut,” katanya. (tanjung/fikri)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp