DaerahEkonomi & BisnisSerang
Trending

Keras… Anggota Fraksi Golkar DPRD Banten Ini Tolak Wacana Pajak Sembako dan Pendidikan

SERANG, BANTEN RAYA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Fraksi Golkar Muhsinin menolak keras wacana pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Wacana tersebut saat ini sudah mencuat di publik. 

Penolakan wacana PPN yang dikenakan terhadap sembako dan pendidikan, disampaikan salah satu warga Desa Bayuwangi, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, yang hadir dalam reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Rumah Tahfidz Al-Muhsinin di Desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Selasa (15/6/2021) malam. 

Warga Bojonegara, Hanafi mengatakan, adanya rencana pemerintah memberlakukan PPN untuk sembako dan pendidikan sudah membuat masyarakat kecil seperti dirinya resah. Ia khawatir, harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan menjadi mahal. 

“Kami  sudah dengar adanya berita, rencana pemerintah memungut PPN untuk sembako dan pendidikan, kami berharap Pak Dewan (Muhsinin-red) harus berani menolak,” pintanya. 

BACA JUGA: Tegas! Forum SMK Swasta se-Banten Tolak Pajak Jasa Pendidikan

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Banten dati Fraksi Golkar Muhsinin mengatakan, sebagai wakil masyarakat Provinsi Banten, dirinya menolak keras rencana pengenaan PPN untuk sembako dan pendidikan.

“Kalau sembako kena pajak, harganya otomatis akan naik. Daya beli masyarakat menurun, pedagang dirugikan, pembeli juga berat untuk membeli kebutuhan pokok, warga miskin berpotensi bertambah,” kata Muhsinin. 

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Banten itu juga menolak wacana PPN untuk jasa pendidikan. Pengenaan PPN untuk sembako dan pendidikan dianggap akan melukai hati rakyat.

“Saya sebagai wakil rakyat, menolak keras. Ini suara rakyat kami saat reses, akan kami suarakan. Konstituen kami menolak keras, itu yang disampaikan ke kami,” ucapnya. 

Penolakan wacana pengenaan PPN untuk sembako dan pendidikan, kata Muhsinin, akan disampaikan dalam Rapat Pripurna DPRD Provinsi Banten, dan disampaikan ke anggota DPR RI Fraksi Golkar.

“Apapun partainya, partai koalisi dan non-koalisi, kami harap menolak keras wacana PPN untuk sembako dan dan Pendidikan,” ucapnya. 

Saksikan Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Banten di Banten Raya Channel

Pemerintah pusat, kata Muhsinin, justru seharusnya memberikan pendidikan murah dan sembako murah di tengah pandemi Covid-19.

“Apalagi di tengah pandemi Covid-19, harusnya rakyat diberi banyak bantuan bukan malah dikenakan pajak,” tandas mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini. (gillang)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp