DaerahPendidikanSerang

Pemkab Serang Targetkan Sekolah Tatap Muka Dimulai 19 Januari, Satu Kelas Cuma 18 Siswa

SERANG, BANTEN RAYA – Pemkab Serang berencana memulai kembali kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) pada 19 Januari 2021. Kegiatan itu akan digelar setelah berakhirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan Pemprov Banten pada 18 Januari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tb Entus Mahmud Sahiri mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak dalam menyikapi proses PTM di masa pandemi Covid-19. “Kami telah menggelar rapat dalam menyikapi kondisi pandemi Covid-19 ini khususnya terhadap penyelenggaraan pendidikan,” kata Entus, Kamis (24/12/2020).

Mantan Asisten Daerah (Asda) Pemkab Serang itu menjelaskan, pihaknya perlu mencari jalan tengah agar kualitas anak didik di Kabupaten Serang tak terus menurun karena tidak adanya PTM. “Jika pada akhirnya nanti PTM harus dilaksanakan, harus tetap mengacu pada SKB (surat keputusan bersama) pemerintah pusat. Sehingga tidak melanggar aturan dan anak didik tidak dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Heriyana mengatakan, dalam rapat yang digelar pada Rabu (23/12/2020) peserta rapat telah setuju untuk digelarnya PTM. “Tapi nanti hasil rapat itu akan dibawa lagi di rapat berikutnya apakah Ibu Bupati (Rt Tatu Chasanah-red) mengizinkan atau tidak,” katanya.

Ia menuturkan, jika dalam rapat lanjutan nanti Bupati Serang menyetujui maka pelaksanaan PTM akan dimulai pada 19 Januari. “Insya Allah dimulai setelah selesai PSBB provinsi. PSBB provinsi berakhir tanggal 18 Januari, kita mulai tanggal 19 Januari soalnya 4 Januari sudah masuk sekolah,” paparnya.

Ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PTM selain harus memperketat protokol kesehatan (prokes). Diantaranya harus ada persetujuan orang tua siswa secara tertulis yang diserahkan kepada pihak sekolah. 

“Kalau orangtunya setuju anaknya bisa ikut PTM tapi kalau orang tuanyaunya tidak setuju juga enggak apa-apa, anak harus dilayani secara daring,” tuturnya.

Selain itu harus ada persetujuan dari komite sekolah dan pihak sekolah harus mengisi daftar periksa yang ada di data pokok pendidikan (dapodik) bahwa sekolah tersebut siap untuk melaksanakan PTM dan telah fasilitas prokes yang lengkap. 

“Setiap harinya siswa dibatasi per kelas 18 orang dan tidak boleh ada jam istirahat. Jadi siswa datang langsung masuk kelas selesai belajar langsung pulang,” ujarnya.

Heriyana juga mengatakan, selama proses belajar melalui daring dan luring pihaknya menerima informasi adanya angka putus sekolah. Kemudian timbul masalah risiko sosial seperti kenakalan pada anak karena tidak terpantau oleh sekolah.

“Itu terjadi karena tidak ada kegiatan pembelajaran terutama pendidikan karakter. Ada anak-anak yang disinyalir stres karena bosan dan lainnya, orangtua mengalami konflik batin karena harus menerima beban pembelajaran,” ungkapnya. (tanjung)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp