DaerahSerang
Trending

Reses, Anggota DPRD Banten Ida Rosida Perjuangkan Aspirasi Kepesertaan BPJS

SERANG, BANTEN RAYA – Anggota DPRD Provinsi Banten Ida Rosida Lutfi menggelar reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 di Kampung Cikerenda, Desa/Kecamatan Pabuatan, Kabupaten Serang, Kamis (10/6/2021). Dalam kegiatan tersebut, Ida menerima keluhan soal kepesertaan BPJS warga yang dinonaktifkan sehingga kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

Seperti disampaikan warga Desa Pabuaran Rosmah. Ia mengaku, banyak warga yang terhambat dalam mengakses fasilitas kesehatan sejak pandemimei Covid-19 melanda. Setelah ditelusuri, kepesertaan BPJS sekitar 500 warga telah dinonaktifkan.

“Warga awalnya sudah punya (menjadi peserta-red) BPJS tapi sekarang warga 500 dinonaktifkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, selama ini warga tak mampu sangat terbantu dengan kepesertaan BPJS tersebut. Rosmah tak memungkiri jika warga tak mpu masih difasilitasi pada program kesehatan menggunakam surat keterangan tidak mampu (SKTM). Meski demikian, program itu memiliki keterbatasan karena hanya bisa diakses di rumah sakit tertentu saja.

“Kalau SKTM kan cuma di rumah sakit tertentu saja,” ungkapnya.

Terkait hal itu Ida Rosida menegaskan, bahwa reses yang digelar merupakan wadah untuk menyerap aspirasi dari rakyat secara langsung. Semua keluhannyang diterimanya tentu akan dibawa untuk dikoordinasikan dengan Pemprov Banten dan mendorong untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti.

“Jadi nanti kita koordinasikan dengan pihak BPJS akan kita bantu fasilitasi mudah-mudahan yang tadi kepesertaan BPJS-nya mati bisa diaktifkan kembali,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang itu menuturkan, pihaknya akan menelusuri keluhan terkait penonaktifan kepesertaan BPJS warga Desa Pabuaran.

Kewajiban kita, supaya daya itu valid. Akan kita bantu pihak BPJS berkoordinasi dengan pihak desa. Yang tidak aktif sampai 500 itu cukup banyak,” katanya.

Selain aspirasi soal penonaktifan kepesertaan BPJS, Ida juga mengaku mendapat keluhan soal kondisi jalan di Desa Pabuaran yang dinilai warga kurang baik. Mereka meminta agar dilakukan perbaikan dan tentunya yang berkualitas.

“Nanti kita koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Provinsi Banten) agar 2022 bisa terealisasi,” pungkasnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp