DaerahPolitikSerang

Selama Pilkada, Bawaslu Kabupaten Serang Terima 27 Laporan Dugaan Pelanggaran

SERANG, BANTEN RAYA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang menerima 27 laporan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang 2020. Dugaan pelanggaran tersebut disampaikan oleh masing-masing kuasa hukum dan tim sukses (timses) pasangan calon.

Informasi yang dihimpun, dari 27 laporan yang diterimanya itu, empat di antaranya telah ditindaklanjuti dan satu laporan sedang dalam proses. Sedangkan, untuk yang lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pelaporan karena tidak terpenuhinya unsur formil dan unsur materiil. 

“Adanya laporan yang tidak ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi dua unsur yaitu, unsur formil dan unsur materiil,” ujar Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang Abdurrahman saat menggelar diskusi di Kantor Bawaslu, Rabu (23/12/2020).

Selain itu, Bawaslu juga menyoroti kinerja KPU Kabupaten Serang dan jajarannya dalam proses pencocokan dan penelitian (pencoklitan) karena dalam pelaksanannya tidak maksimal. 

“Ternyata banyak masyarakat yang tidak didata oleh petugas PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) sehingga kita merekomendasikan pencoklitan ulang di 188 TPS. Ini harus jadi perhatian untuk ke depannya,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Oman itu menuturkan, selama proses pencoklitan pihak Bawaslu tidak diberikan akses data oleh KPU. Akibatnya, Bawaslu hanya bisa melakukan audit atas kegiatan pencoklitan.

“Bawaslu tidak diberikan akses data oleh KPU, akhirnya Bawaslu tidak memiliki data orang-orang yang akan dicoklit. Yang kita lakukan mengaudit atas pekerjaan petugas PPDP. Di Kibin ada warga yang tinggal di perumahan mengadukan ke kami karena tidak dicoklit,” tuturnya. (tanjung)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp