DaerahKesehatanPemprov Banten
Trending

Siap-siap! Masyarakat Umum di Banten Divaksin Mulai April

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten berencana mulai melakukan vaksinasi tahap III dan IV dengan sasaran masyarakat umum pada April mendatang. Penyuntikkan produk medis tersebut dilakukan secepat mungkin guna membentuk kekebalan kelompok atau herd imunity untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, proses vaksinasi saat ini masih berada di tahap pertama dengan sasaran tenaga kesehatan (nakes). Adapun progresnya saat ini telah mencapai 99,85 persen dari sasaran sebanyak 45.566 nakes hingga 11 Januari 2020.

“Tahap I, Maret awal harus sudah selesai pada 10 Maret. Selanjutnya dilanjutkan untuk pelayanan publik termasuk wartawan sesuai instruksi presiden,” ujarnya, kemarin.

Mantan Direktur Utama RSUD Kota Tangerang itu menuturkan, setelah tahap dua maka vaksinasi akan langsung dilanjutkan ke tahap III dan IV dengan sasaran masyarakat umum. Untuk tahapan tersebut akan dilaksanakan pada April mendatang. 

“Tahap tiga dan empat di April, iya dipercepat untuk membentuk kekebalan tubuh herd imunity yang lebih cepat. Jadi 70 persen dari total populasi penduduk harus segera divaksinasi. Untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia dan di Banten juga diharapkan tahap satu sampai tahap empat itu di Maret 2022 sudah selesai,” katanya. 

Ati menegaskan, jika sebelumnya vaksin Sinovac atau yang dipakai saat ini hanya bisa digunakan untuk usia 18 hingga 59 tahun, maka kini sudah dapat dipakai untuk di atas 60 tahun. Hal itu seiring dengan telah terbitnya sertifikat keamanan tentang penggunaan vaksin untuk rentang usia tersebut.

Hal itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan vaksinasi terhadap seluruh nakes lanjut usia (lansia) sejak awal pekan lalu dengan jumlah sasaran sebanyak 453 orang. Nakes yang memenuhi syarat disuntik vaksin pun diwajibkan mengikutinya. 

“(Nakes) lansia sudah semua (divaksin). Tetapi (ada yang) tidak divaksin karena dia tidak memenuhi syarat (tak lolos skrining atau ada penyekit penyerta),” ungkapnya.

Disinggung soal apakah itu artinya Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang telah berusia di atas 60 bisa ikut divaksin, Ati tak membantahnya. Meski demikian, dia belum mengetahui kapan orang nomor satu di Banten itu akan divaksin karena bergantung dari kesiapan yang bersangkutan. “Bisa divaksin, kan di atas 60 tahun vaksin Sinovac (sudah bisa digunakan),” tuturnya. 

Ati menambahkan, selain vaksinasi upaya lain juga dilakukan agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan yaitu melalui peerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Kebijakan itu sudah ditungkan dalam sebuah Instruksi Gubernur nomor 3 tahun 2021 mulai 9 hingga 22 Februari untuk wilayah Tangerang Raya. 

“Apa sih membedakan dengan PPKM yang kemarin? PPKM mikro ini sudah sampai pada tahap tingkat RT. Jadi pembagian zona risiko itu sudah sampai di tingkat RT,” ujarnya.

Adapun pembagian zona risiko berbasis RT sendiri dibagi menjadi empat. Pertama, zona hijau jika dalam satu RT tidak ada kasus konfirmasi Covid-19. Zona kuning jika ditemukan ada 1 sampai 5 dalam satu RT. Zona oranye 6 sampai dengan 10 kasus ditemukan, dan zona merah jika kasus di atas 10 dalam satu RT.

“Kenapa harus diwarnai zona tersebut, untuk mengetahui antisipasi apa. Kita untuk PPKM mikro ini baru menggunakan di Tangerang Raya, sesuai instruksi Mendagri. Ini lagi pemetaan data,” katanya.

Ati juga mengingatkan, agar masyarakat senantiasi waspada terhadap pandemi Covid-19. Sebab, virus korona bisa menyerang siapa pun termasuk para pejabat. Dimana pihaknya mencatat sudah ada 10 pejabat eselon II di lingkup Pemprov Banten terkonfirmasi positif Covid-19.

Adapun para pejabat eselon II itu yakni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nana Suryana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) mendiang M Husni Hasan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti.

Selanjutnya, Kepala Inspektorat E Kusmayadi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Beni Ismail, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mahdani, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Gunawan Rusminto, Kepala Dinas Perhubungan Tri Nurtopo, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nurhana. Satu lagi yakni Kepala Biro Penanganan Barang dan Jasa Soerjo Soebiandono. Mereka seluruhmya tertular dari klaster perkantoran. Dari 10 pejabat eselon II, hanya 6 di antaranya yang mendapat perawatan di rumah sakit.

“Disebut saja saya iya (membenarkan). Enam orang dirawat yang empat enggak dirawat, ada gejala ringan jadi isman (isolasi mandiri). (Tertular dari) Klaster kantor, kontak, satu kena maka tertular,” tuturnya.

Pantauan Banten Raya, sejumlah pejabat eselon II yang terkonfirmasi itu sebagian telah sembuh dan bertugas seperti biasa. Di antaranya, Kepala BPKAD Rina Dewiyanti dan Kepala Inspektorat E Kusmayadi.

Ati juga mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebab, meski Banten telah keluar dari zona merah atau dengan risiko tinggi penyebaran Covid-19, namun kasus baru yang timbul per harinya masih tinggi. Rata-rata kasus konfirmasi baru harian masih di atas 200.

“Jadi, imbauanya Pemprov Banten kalau kita lihat peta itu kan memang sudah zona oranye, zona kuning. Tetapi sesungguhnya Covid-19 ini masih ada, masih banyak, sehari kita masih di atas 200 kasusnya,” ujarnya.

Penerapan protokol kesehatan pun sekarang tidak lagi hanya 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Kini sudah menjadi 5M dengan tambahan menghindari kerumunan serta membatasi mobilitas. “Jadi, sekarang bukan lagi 3M tapi sudah 5M,” jelasnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penerepan PPKM mikro merupakan arahan dari pemerintah pusat yang langsung ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten. “PPKM mikro secara teknis kita dorong. Membentuk posko-posko di desa/kelurahan yang digerakkan oleh kepala desa dan lurah pada daerah zona merah,” ujarnya.

WH menyakini, penerapan PPKM mikro akan berjalan efektif guna menekan penyebaran Covid-19. Sebab, saat ini telah terjadi pergeseran klaster dari perkantoran ke keluarga. “Dalam PPKM mikro, penanggulangan atau perlawanan terhadap Covid-19 berbasis komunitas hingga RT dan RW di tingkat desa/kelurahan,” tuturnya. 

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menargetkan Maret 2021 wartawan yang bertugas peliputan di Kota Serang akan disuntik vaksin Covid-19. Pemkot Serang telah menyiapkan sebanyak 200 vaksin untuk para pekerja kuli tinta di Kota Serang.

Pemberian jatah vaksinasi untuk awak media ini dilakukan sesuai anjuran Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

“Ya disiapkan 7.000 vaksin Covid-19 untuk wartawan di seluruh Indonesia. Untuk wartawan di Kota Serang 200 vaksin,” ujar Walikota Serang Syafrudin usai meninjau lokasi banjir di Perumahan Widya Asri Blok E, Kota Serang, Sabtu (13/2).

Menurut Syafrudin, rencana pelaksanaan penyuntikan vaksinasi untuk rekan-rekan pers diagendakan usai tenaga kesehatan (nakes) selesai. “Insya Allah setelah tenaga nakes selesai, giliran saudara-saudari (wartawan) ini siap divaksin. Ya mudah-mudahan pertengahan Maret sudah bisa divaksin. Kalau gak mau divaksin dikejar,” ujarnya seraya tertawa.

Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Satgas Covid-19 Kota Serang W Hari Pamungkas mengatakan, program vaksinasi terhadap wartawan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional (HPN) 9 Febuari 2021. Jokowi menyampaikan bahwa untuk rekan-rekan media itu akan dilakukan vaksinasi secara masal pada akhir Febuari hingga awal Maret.

“Kuota untuk se-Indoensia kurang lebih ada 5000 vaksin yang akan didistribusi khusus wartawan setelah nakes selesai. Setelah nakes selesai, wartawan sebelum ke masyaraat atau ke yang lain,” kata Hari.

Ia menyebutkan, kuota vaksinnya kurang lebih ada 200-an vaksin untuk rekan-rekan media atau wartawan se Kota Serang. “Teknis vaksinnya, ada panggilan berdasarkan KTP, lalu pemanggilan vaksinasi itu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dari petugas kesehatan. Selain itu juga ada pendataan sesuai KTP. Namun vaksin untuk wartawan atau rekan-rekan media ini diprioritaskan yang berdomisili di Kota Serang yang diutamakan,” terang dia.

Ia menambahkan, untuk lokasi vaksinasi yang dilakukan kepada wartawan sendiri satu fasilitas kesehatan (faskes) yang ada di 33 faskes yang ada di wilayah Kota Serang, atau nanti pelaksanaanya sesuai dengan KTP wartawan masing-masing. “Ya di 33 faskes itu,” katanya. (dewa/harir)

Related Articles

Back to top button