DaerahPemprov Banten
Trending

Soal RPJMD, Gubernur Banten Minta Maklum

SERANG, BANTEN RAYA- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta semua pihak untuk maklum terkait capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) andai tidak optimal nantinya. Sebab, saat ini pihaknya sedang memusatkan perhatian terhadap penanganan pandemi Covid-19, bencana non alam yang membangun kondisi kedaruratan. 

WH mengatakan, pandemi Covid-19 yang kini sudah berjalan menahun tersebut telah membangun kondisi kedaruratan di berbagai daerah. Tidak hanya berpengaruh terhadap APBD Pemprov Banten, tapi juga rencana pembangunan nasional.

“Kondisi ini kita tidak bicara idealitas atau idealisme kita atau pada target-target yang sudah menjadi kesepakatan kita,” ujarnya saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kelurahan Sumurpecung, Kota Serang, belum lama ini.

Mantan Walikota Tangerang itu menuturkan, situasi tersebut jika dikaitkan dengan RPJMD maka secara langsung atau tidak langsung akan ikut terpengaruh. Ada biaya yang dibutuhkan untuk menangani pandemi Covid-19 seperti misalnya melakukan pergeseran anggaran.

“Kita tentu maklum semua, rakyat juga harus maklum. Berbagai pihak juga harus maklum. Alasannya juga terbuka. Sangat realistis, ada covid yang terus menahun. Ada biaya yang dibutuhkan, ada pergeseran anggaran, yang tidak mungkin kita untuk memenuhi target-target yang sudah kita sepakati,” katanya.   

Ia menegaskan, ketimbang mengejar capaian RPJMD kini dirinya lebih fokus untuk penanganan Covid-19 yang menjadi pangkal permasalahannya. Diharapkan, Covid-19 bisa dihentikan atau ditahan atau paling tidak, berhenti menjadi ancaman.

“Sekarang konsen bagaimana caranya virus ini (Covid-19-red) kabur dari sini,” tegasnya.

Baca juga

Pemprov Banten Fokus Rampungkan RPJMD 2017-2022

Lebih lanjut dipaparkan WH, di sisi lain RPJMD juga tak lepas dari kondisi ekonomi makro dan kebijakan nasional. Ia mencontohkan terkait pengangguran yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro. Kemudian juga, kondisi angka pengangguran tingkat provinsi juga merupakan agregasi dari kabupaten/kota.

“Pengangguran juga tidak lepas dari kebijakan ekonomi makro. Jadi saling sambung menyambung,” ungkapnya.   

Mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu mengajak, semua pihak untuk bersama-sama melawan Covid-19. Ditegaskannya, dalam sistem pemerintahan tidak hanya pemerintah itu sendiri  tapi juga peran serta pengusaha atau swasta dan masyarakat. “Ini kan tidak hanya gubernur atau bupati/walikota. Masyarakat juga masuk dalam sistem pemerintahan dalam konteks good governance,” tuturnya. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp