DaerahPemprov Banten
Trending

Tangani Pandemi Covid-19, Pemprov Banten Rombak APBD 2021

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten merombak kembali APBD Banten tahun anggaran (TA) 2021 dengan cara melakukan realokasi atau refocusing. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai dukungan terhadap penanganan pandemi dan juga program vaksinasi Covid-19.

Seperti diketahui, ketentuan pelaksanaan refocusing TA 2021 tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021. Surat itu berisi tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa TA 2021 untuk penanganan Covid-19. Dokumen itu juga ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang dipersamakan.

Di sana dijelaskan bahwa surat diterbitkan sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 termasuk dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Perlu dilakukan refocusing anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) TA 2021.

Adapun anggaran yang terkena refocusing adalah dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH). Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Covid-19

Selajutnya adalah penggunaan dana insentif daerah (DID) TA 2021. Dengan ketentuan yang pertama, paling sedikit 30 persen dari yang diterima pemerintah daerah. Refocusing dana desa TA 2021 paling sedikit sebesar 8 persen dari yang diterima oleh masing-masing desa. Terakhir, refocusing dana alokasi khusus (DAK) fisik.

Untuk yang satu ini ketentuannya adalah pada kegiatan DAK fisik TA 2021 yang belum dikontrakkan. Agar pelaksanaannya mengutamakan penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal dan atau penggunaan bahan baku lokal.

Berdasarkan catatan Banten Raya, kebijakan realokasi APBD sudah pernah dilakukan Pemprov Banten pada TA 2020. Tercatat, di tahun lalu telah dilakukan sebanyak tiga kali. Pergeseran pertama pemprov memeroleh angka Rp161 miliar yang diposkan pada belanja tak terduga (BTT).

Pada tahap kedua, pemprov melakukan pergeseran anggaran dengan nilai mencapai Rp1,21 triliun. Dari dua tahap tersebut pemprov memilki anggaran Rp1,22 triliun. Lalu tahap ketiga dana BTT kembali tertambah sekitar Rp400 miliar. Tambahan juga diperoleh dari bantuan keuangan (bankeu) kabupaten/kota senilai Rp440 miliar. Sehingga diperoleh total alokasi Rp2,1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti membenarkan, Pemprov Banten akan melakukan penyesuaian anggaran atau refocusing anggaran TA 2021. “Pemprov Banten akan melaksanakan refocusing anggaran,” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Rabu (10/2/2021).

Ia menjelaskan, refocusing akan dilakukan pada kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Hal itu dilakukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

“Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi DAU. Lalu paling sedikit 30 persen dari DID TA 2021 untuk bidang kesehatan dan perlindungan sosial,” katanya.

Disinggung berada nilai anggaran yang akan refocusing, Rina mengaku belum mengetauinya. Hal itu baru bisa diketaui setelah pihaknya melukan pembahasan internal Pemprov Banten. “Masih kita hitung, secepatnya kita bahas,” ungkapnnya.

Rina juga menuturkan, jika aturan main refocusing ini sama seperti tahun sebelumnya. Kebijakan ini bisa dilakukan tanpa persetujuan DPRD. Cukup hanya melakukan pemberitahuan kepada lembaga legislatif. “Iya (tidak perlu persetujuan DPRD,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penerepan PPKM mikro merupakan arahan dari pemerintah pusat yang langsung ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten. “PPKM mikro secara teknis kita dorong. Membentuk posko-posko di desa/kelurahan yang digerakkan oleh kepala desa dan lurah pada daerah zona merah,” ujarnya.

WH menyakini penerapan PPKM mikro akan berjalan efektif guna menekan penyebaran Covid-19. Sebab, saat ini telah terjadi pergeseran klaster dari perkantoran ke keluarga. “Dalam PPKM mikro, penanggulangan atau perlawanan terhadap Covid-19 berbasis komunitas hingga RT dan RW di tingkat desa/kelurahan,” tuturnya. (dewa/rahmat)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp