Tangerang
Trending

Membahayakan, Pemkab Tangerang Setop Galian Tanah di Bantar Panjang

TANGERANG KAB – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri, dan unsur Pemerintah Kecamatan Tigaraksa menyetok aktivitas galian tanah yang ada di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

Aktivitas dinilai melanggar Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Fachrul Rozi menjelaskan, selain menyetop aktivitas galian, pihaknya juga mengeluarkan semua armada kendaraan yang berada di dalam lokasi galian serta memasang garis polisi.

“Penutupan aktivitas galian tanah ini dilakukan karena sudah beberapa kali ditindak oleh pihak Pemkab Tangerang. Penutupan aktivitas ini terakhir dilakukan pada tanggal 22 April 2021 lalu dengan melakukan pemasangan plang larangan pengoperasian. Namun nyatanya, aktivitas ilegal ini masih beroperasi dengan membuka jalur baru,” ucap Fachrul.

Jika ke depan aktivitas galian masih berlanjut, pihaknya, kata Fachrul akan mengambil tindakan yustisi atau tindakan pidana. “Penertiban ini bukan hanya dilakukan di Desa Bantar Panjang, akan tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang yang jelas kita sudah melakukan tugas fungsi pokok Satpol PP,” katanya.

Fachrul menuturkan, pelanggaran yang dilakukan perusahaan yaitu berupa melakukan galian secara ilegal sehingga menciptakan jalanan menjadi becek dan licin.

Camat Tigaraksa Rahyuni membenarkan adanya galian ilegal di Desa Bantar Panjang.
“Benar, adanya galian ilegal dan galian tersebut menciptakan kondisi jalan menjadi becek dan licin. Hal ini sudah masuk ke dalam gangguan trantibum. Kemudian hambatan yang lain yakni setelah penertiban dilakukan, dimana masih minimnya pengawasan lebih lanjut,” tuturnya.

Rahyuni juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi kepada pengelola, meskipun pihak pengelola galian mengaku memiliki izin resmi dari pemerintah.

“Masak mengaku punya izin resmi, kalau punya izin mah nggak bakalan ditutup, dan saya pastikan semua galian di wilayah Kecamatan Tigaraksa saya tidak pernah memberi rekomendasi,” kata Rahyuni. (*/nurdin)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp