DaerahPendidikan
Trending

Tegas! Forum SMK Swasta se-Banten Tolak Pajak Jasa Pendidikan

SERANG, BANTEN RAYA – Rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah mendapat penolakan keras dari sekolah yang ada di Banten. Sekolah-sekolah SMK swasta di Provinsi Banten dengan tegas menolak rencana itu karena hanya akan menjauhkan pendidikan pada masyarakat tidak mampu.

Ketua Forum SMK Swasta Provinsi Banten Ali Subhan menuturkan, pengenaan pajak 12 persen bagi dunia pendidikan akan membuat biaya pendidikan jauh lebih mahal dari yang sebelumnya. Pada gilirannya, hal ini akan semakin menjauhkan warga dari kelas bawah mengakses dan mendapatkan hak pendidikan. Sementara sejauh ini pemerintah belum bisa menyediakan pendidikan secara gratis untuk semua warga negara dan masih banyak dibantu oleh swasta dalam memenuhi pendidikan bagi warga negara.

“Jelas itu (rencana pemerintah menerapkan pajak pada pendidikan) harus ditolak. Wajib ditolak,” kata Subhan, Selasa (15/6/2021).

Subhan mengatakan, menyediakan pendidikan bagi masyarakat adalah kewajiban pemerintah sesuai Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Bahkan saking pentingnya pendidikan, undang-undang mengamanatkan alokasi 20 persen dari anggaran pemerintah bagi sektor pendidikan, meski terkadang hal ini juga belum dipenuhi seluruhnya.

BACA JUGA: Warga Kota Serang Tak Rela Bahan Pokok Kena Pajak

“Pendidikan itu hak mendasar manusia. Kalau pendidikan saja kena pajak bagaimana dengan yang lain,” katanya mempertanyakan rencana kebijakan pemerintah yang ia nilai sebagai wujud kapitalisme model baru.

Menurut Subhan, bila masalahnya adalah penarikan pajak, hal itu secara tidak langsung sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta, baik ketika membeli alat tulis kantor, bahkan ketika mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pajak dibayarkan sekolah-sekolah swasta ke negara dalam semua kegiatan.

“Ketika beli buku menggunakan dana BOS kan kena pajak juga dan nilainya besar. Sebetulnya ini seperti permainan new capitalism,” ujarnya.

Pemilik PAUD Ikhlas Cerdas Mandiri (ICMI) di Kota Serang Indra Martha juga mengaku keberatan dengan rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pada sekolah, terutama sekolah swasta. Sebab selama ini segala aktivitas yang dilakukan oleh sekolah biasanya terdapat pajak di dalamnya.

Indra mengaku untuk mendirikan sekolah, terutama PAUD, membutuhkan biaya yang cukup besar yang biasanya berasal dari kantong pribadi pemilik yayasan. Belum lagi biaya operasional selama jumlah murid belum bisa menutupi biaya operasional sekolah maka akan ditanggung oleh pemilik yayasan dan hal ini cukup memberatkan.

Beban tersebut akan semakin berat bila pemerintah menerapkan pajak pada sektor pendidikan. Karena itu, ia mengaku keberatan bila pemerintah menerapkan pajak pendidikan di samping pajak-pajak lain yang selama ini sudah diwajibkan kepada sekolah.

Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Nizar meminta pemerintah mengkaji ulang rencana penerapan pajak pada sektor pendidikan karena akan berdampak pada dunia pendidikan itu sendiri. Menurutnya, rencana pemerintah yang akan mengambil pajak di dunia pendidikan menunjukkan pemerintah tidak kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli negara.

Padahal Menrutnya, ada banyak sumber yang bisa digali agar negara bisa mendapatkan pendapatan asli negara misalnya dari sektor perkebunan swasta dan lain sebagainya. (tohir/rahmat)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp