DaerahPemprov Banten
Trending

Utang ke PT SMI Rp4,1 Triliun, Pemprov Banten Harus Bayar Bunga Sampai Rp1,07 Triliun

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten harus membayar bunga sebesar Rp1,07 triliun jika tahun ini jadi meminjam uang (utang) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,143 triliun. Cicilan utang berikut bunganya itu akan menjadi beban Pemprov Banten selama 8 tahun ke depan, jika tetap melanjutkan rencananya tersebut.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Banten Nomor 900/68/BPKAD/2021 perihal Pengenaan Bunga Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten tertanggal 7 April.

Surat dilayangkan sehubungan dengan telah terbitnya kebijakan terbaru dari pemerintah pusat berkaitan dengan pinjaman daerah. Ketentuan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.07/2021 tentang penetapan tingkat suku bunga pinjaman dalam rangka PEN untuk pemerintah daerah dan subsidi bunga atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN tahun 2021. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemprov Banten menyampaikan tiga alternatif terkait rencana pinjaman daerah ke PT SMI. Alternatif pertama, rencana pinjaman PEN tahun 2021 yang telah dicantumkan dalam peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 2020 tentang APBD tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp4,143 triliun.  

Dari nilai tersebut akan dikenakan biaya bunga sebesar 6,19 persen selama 8 tahun mulai tahun 2021 hingga 2029 dengan total bunga sebesar Rp1,074 triliun. Skema itu diakui memberatkan APBD tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, dari aspek pembangunan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) akan tercapai dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. 

Alternatif kedua, Pemprov Banten tetap meminjam namun besarannya dikurangi menjadi Rp1,946 triliun. Dengan total bunga dengan pola yang sama adalah sebesar Rp504,79 miliar. Pinjaman itu untuk membiayai proyek kegiatan strategis dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Risikonya, sebagian berimbas pada target RPJMD khususnya bidang kesehatan dan bidang infrastruktur. Sehingga pelayanan di bidang tersebut belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Selanjutnya alternatif ketiga, Pemprov Banten menolak bunga pinjaman dan menyatakan tidak akan melanjutkan kebijakan pinjaman. Risikonya, beberapa program yang penting atau yang tergantung pelayanan dan kebutuhan masyarakat akan didanai dari APBD. Caranya dengan melakukan realokasi dan rasionalisasi terhadap program lain pada APBD 2021.

Diketahui, sebelumnya Gubernur Banten Wahidim Halim (WH) telah melayangkan surat protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada awal Maret dan pertengahan bulan ini. Ia keberatan jika pinjaman untuk program PEN dibebankan bunga.

Adapun total usulan pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI adalah senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar. Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,14 triliun.

Menanggapi surat gubernur itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putra mengatakan bahwa pihaknya masih konsisten pada pandangan saat pembahasan rancangan APBD. Fraksi PAN menolak pinjaman daerah ke PT SMI dilanjut jika dibebankan bunga.

“Kita akan menolak kalau pinjaman itu berbunga. Apalagi bunganya sampai Rp250 miliar per tahun selama delapan tahun. Bayangkan, duit masyarakat kalau dipakai membangun jalan dapet berapa kilometer itu,” ujarnya kepada Banten Raya, Rabu (14/4/2021).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kota Cilegon itu menuturkan, jika pun memang alasan peminjaman adalah untuk kebutuhan yang mendesak, maka pemprov harus bisa menjabarkannya secara detail. Pihaknya bisa menoleransi untuk kebutuhan sangat mendesak seperti pembelian vaksin atau infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera dan vital.

“Urgensinya pada hari ini butuh beli vaksin, butuh operasional biaya rumah sakit atau masyarakat terdampak bencana, jalannya rusak. Kita dukung, itu kan urgen kebutuhan masyarakat. Masa mau kita liatin orang kelaparan, orang kena bencana enggak kebangun, mau sekolah sekolahnya bubar, boleh kalau kayak begitu,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, Fraksi PAN akan menolak dengan lantang jika pinjaman itu dimaksudkan hanya sebatas untuk mengejar target RPJMD. “Saya kira kalau tidak terlalu urgen jangan mengorbankan masa depan masyarakat. Masa depan gubernur berikutnya punya beban Rp250 miliar tiap tahun, kan kasihan, belum bayar pokoknya,” ungkapnya.

Dede tak ingin bunga pinjaman akan menjadi beban berat ke depannya. Ia lebih menyarankan agar Pemprov Banten bisa lebih mengoptimalkan potensi yang ada. “Biar pemerintah pusat saja yang punya utang, daerah mah enggak usah ikut ikutan ngutang,” tuturnya. (dewa/rahmat)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp