DaerahPemprov Banten
Trending

Utang Pemprov Banten ke PT SMI Senilai Rp4,1 Triliun Belum Kunjung Cair, Ada Apa?

SERANG, BANTEN RAYA- Pencairan dana pinjaman Pemprov Banten ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) seniai Rp4,1 triliun untuk tahun anggaran 2021 belum juga menemui kejelasan. Ditenggarai, hal itu terjadi lantaran masih adanya masalah administrasi yang belum rampung.

Seperti diketahui, Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT SMI senilai Rp4,99 triliun. Pinjaman dbutuhkan untuk menutupi anjloknya pendapatan daerah akibat pandemi Covid-19, melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Usulan telah dilayangkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Surat Gubernur Banten Banten nomor 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus. Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran, yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya Rp851 miliar. Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,13 triliun, dan telah ditetapkan oleh DPRD Banten dan lolos dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait pencairan dana pinjaman dari PT SMI. Menurutnya, belum diterimanya dana segar tersebut dikarenakan masih adanya persoalan administrasi yang belum selesai.

“Pak Gubernur, BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Pak Sekda sesuai mekanisme sudah ditempuh, legalitas juga sudah. Saya kira tinggal administrasi saja, tinggal dari pusat,” ujarnya, Jumat (12/3/2021).

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang itu menuturkan, secara umum dana pinjaman tersebut telah masuk dalam skema menganggaran APBD 2021. Alokasi anggaran dari pinjaman tersebut akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang pada 2020 tersendat akibat pandemi Covid-19.

“Dana itu digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan disebar di OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemprov Banten. Dana (pinjaman) itu juga ditetapkan di pusat dan dimasukan di APBD,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kata Fahmi, program yang tertuang dalam dana utang itu disinergikan dengan APBD Banten. Ia mencontohkan soal pembangunan unit sekolah baru, dimana pengadaan lahan dibiayai oleh APBD sedangkan fisik bangunannya bersumber dari pinjaman PT SMI. Fahmi juga memastikan, program-program pembangunan yang didanai pinjaman PT SMI juga sudah masuk dalam APBD.

“Program-programnya sudah disampaikan ke sana (pemerintah pusat),” ungkapnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, sebagian besar pekerjaan yang anggaran dananya berasal dari Perubahan APBD 2020 maupun pinjaman daerah melalui PT SMI telah rampung. “Sudah selesai 100 persen,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu menuturkan, adapun pekerjaan yang didanai dari pinjaman daerah melalui PT SMI dan sudah 100 persen pengerjaannya di antaranya pelebaran Simpang Victor di Jalan Raya Puspiptek, Kota Tangerang Selatan. Kemudian, rehabilitasi Jalan Parigi-Sukamanah di Kabupaten Serang, dan pelebaran Jalan Pakupatan-Boru di Kota Serang.

“Terus itu, peningkatan Jalan Pontang-Kronjo-Mauk di Kabupaten Tangerang. Pembangunan Jembatan Raden Fatah 2 di Kota Tangerang. Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Taman Jaya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti membenarkan, dana pinjaman dari PT SMI belum cair. Menurutnya, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembahasan. “Untuk PEN PT SMI 2021 belum ada dana yang masuk,” ujarnya. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp