DaerahEkonomi & BisnisPemprov Banten
Trending

1.804 Bumil di Banten Dapat Bansos Rp3 Juta

SERANG, BANTEN RAYA- Sebanyak 1.804 ibu hamil (bumil) di Banten bakal mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2021 ini. Setiap bumil tersebut akan menerima bantuan senilai Rp3 juta per tahun.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma Sumapradja mengatakan, sesungguhnya bansos untuk bumil sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Bantuan tersebut tercover dalam program keluarga harapan (PKH). “Sudah ada dari dulu bansos itu. Hanya saja dulu namanya secara umum adalah PKH,” ujarnya, Minggu (17/1/2021).

Ia menjelaskan, terdapat 331.326 keluarga penerima manfaat (KPM) di Banten yang akan menerima PKH di tahun ini. Dalam program tersebut memiliki indeks manfaat yang berbeda. Untuk bansos atau indeks bumil sendiri di tahun ini ditujukan kepada 1.804 KPM yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten.

Adapun rinciannya terdiri atas Kabupaten Lebak sebanyak 352 orang, Kabupaten Pandeglang 524 orang, Kota Cilegon 13 orang. Kemudian, Kabupaten Tangerang 587 orang, Kota Tangerang 96 orang, dan Kota Tangerang Selatan 36 orang. “Untuk Kabupaten Serang 164 orang, Kota Serang 32 orang,” katanya.

Menurutnya, untuk besaran bantuan setiap indeks memiliki nilai yang berbeda. Untuk bumil sendiri akan diberikan bantuan Rp3 juta per tahun yang akan didistribusikan per tiga bulan. Selain indeks bumil, pada PKH juga terdapat indeks bantuan untuk anak usia sekolah mulai SD sampai SMA/SMK.

Dengan demikian, semisal dalam satu KPM terdapat bumil dan juga anak usia maka keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan hingga Rp 6 juta per tahun. Selanjutnya, terdapat juga indeks bagi orang lanjut usia dan disabilitas. Sehingga dimungkinkan jika suatu KPM mendapat bansos terus menerus jika memang masuk dalam data terpadi kesejahteraan sosial (DTKS).

“Misalnya setelah bumil melahirkan, anaknya masuk dalam indeks kategori bantuan bagi anak usia dini, kemudian ke anak usai sekolah. Meskipun KPM yang sama, tapi indeksnya berbeda,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Budi, meski PKH adalah program bantuan namun setiap KPM harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Misalnya untuk peneirma bantuan bumil harus secara berkala memeriksakan kandungannya ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya saat melahirkan harus dengan bantuan tenaga kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB). “Kalau tidak, bantuannya bisa diberhentikan,” paparnya.

Diungkapkan Budi, data penerima PKH sendiri selalu bersifat dinamis. Pihaknya terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sebelum proses pencairan dilaksanakan per triwulannya. Bisa saja data penerima PKS bertambah, tergantung pembaruan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota di DTKS.

Potensi penambahan data penerima PKH bisa saja semakin tinggi, terlebih saat ini masih berada pada periode pandemi Covid-19. Akan tetapi, usulan itu akan divalidasi terlebih dahulu oleh petugas pendamping.

“Ada penerima yang rumahnya tembok, bagus karena dibangun dari hasil gajinya menjadi TKW (tenaga kerja wanita-red) di luar negeri. Tetapi sekarang tidak bisa beli beras, ya kami bantu. Masa tidak dibantu,” tuturnya.

Selain penambahan, ada juga mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai penerimaan manfaat yang tahun ini tak mendapatkannya, Berdasarkan datanya, ada sekitar satu sampai satu setengah persen alokasi yang tak terserap karena KPM sudah pindah atau ada juga yang kesejahteraannya meningkat.

Menurut Budi, rencananya untuk tahun ini pencairan bantuan PKH yang biasanya dilakukan per triwulan akan dimajukan. Itu lebih kepada pertimbangan lantaran saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung. “Namun, yang perlu ditegaskan adalah uang bantuan tersebut tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, tapi pemenuhan kebutuhan dasar,” tegasnya.

Untuk penguatan PKH, Pemprov Banten telah menggulirkan program serupa yang didanai dari APBD Banten. Adapun nama program itu adalah jaminan sosial rakyat Banten bersaru (Jamsosratu). Tahun lalu sebenarnya adalah tahun pencanangan kelulusan KPM PKH atau peningkatan kesejahteraan. “Pasti banyak. Untuk Jamsosratu saja ada 2.500 KPM yang graduate (lulus),” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam beberapa kesempatan mengatakan, bansos yang diterima harus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 dan diharapkan jadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi.

“Bansos sekarang sudah tersalurkan. Manfaatkan sebaik-baiknya, jangan dibeliin rokok, apalagi minuman keras,” ujar mantan anggota DPR RI ini. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp