DaerahEkonomi & Bisnis
Trending

Bank Banten Targetkan Tahun Ini Sudah Bisa Kelola RKUD Pemda di Banten

SERANG, BANTEN RAYA – Bank Banten menargetkan sudah bisa mengelola rekening kas umum daerah (RKUD) beberapa pemerintah daerah (pemda) di Banten. Terkait hal tersebut, bank plat merah itu berharap dapat segera lepas dari status bank dalam pengawasan khusus (BDPK). Selain itu juga, mereka mencanangkan naik kelas menjadi bank dengan buku II. 

Seperti diketahui, saat ini Bank Banten merupakan lembaga perbankan buku I atau memiliki modal di bawah Rp1 triliun. Sedangkan untuk buku II sendiri harus memiliki modal di atas Rp1 triliun. 

“Ini PR (pekerjaan rumah) kita dari manajemen untuk meyakinka mereka (pemda-red). (Ditargetkan) tahun ini sudah mulai (mengelola RKUD pemda di Banten). (Status BDPK) yang pasti kita selalu berkomunikasi terus. Di beberapa hal yang memang harus kami lalukan sudah dipenuhi,” ujar Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa, belum lama ini. 

Mantan bankir Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) itu menuturkan, untuk merealisasikan hal itu pihaknya akan berupaya untuk menyehatkan Bank Banten terlebih dahulu. Ia meyakini pihaknya bisa dilakukan dalam waktu dekat. 

Hal itu tak lepas dari telah adanya konversi dana kasda Pemprov Banten yang tertahan di Bank Banten senilai Rp1,551 triliun menjadi serotan modal pada tahun lalu. Ditambah saat ini Bank Banten sedang menyelesaikan program right issue. 

“Kami kan yang pertama meningkatkan dari sisi teknologi dengan adanya kenaikam status atau kelas. Kalau jadi buku II kan bisa (layanan berbasis) digital. Makannnya kita akan mencanangkan masalah digital transformation. Secara pelayanan bertahap ya, bukan berarti kita enggak bisa. Tetapi kelas buku menyebabkan kita harus dibatasi kegiatan usahanya,” katanya.

Fahmi mengaku, meski saat ini masih dalam proses akan tetapi pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan salah satu pemda di Banten tentang rencana pengelolaan RKUD. Akan tetapi ia masih enggan mengungkap pemda mana hang dimaksud. 

“Sudah (ada komunikasi) tapi tidak bisa kita omongkan. Pokoknya komunikasi terus berjalan. Ketika sudah normal, semua kewajiban (Bank Banten) bisa normal juga,” ungkapnya. 

Catatan Banten Raya, Bank Banten sebenarnya pernah mengelola RKUD Pemrpov Banten. Akan tetapi, pemprov menutupnya dengan pertimbangan kondisi likuiditas bank yang berdiri sejak 2016 lalu itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi menilai, sudah saatnya Bank Banten terlepas dari status BDPK. Itu tak lepas setelah aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk keluar dari sana telah dilaksnakan eks Bank Pundi tersebut.

“Waktu itu ada empat syarat, permodalan, likuiditas, masalahan eks Pundi dan satu lagi tata organisasi. Berdasarkan laporan dari Bank Banten (per 21/1) likuiditas Bank Banten sudah membaik. Sudah diambang batas untuk beroperasi sudah bisa, sudah Rp1 triiliun,” tuturnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp