DaerahEkonomi & BisnisPemprov Banten
Trending

Komisi III DPRD Banten : Kok Status Pengawasan Khusus Bank Banten Tak Dicabut-cabut?

SERANG, BANTEN RAYA- Komisi III DPRD Provinsi Banten mempertanyakan mengapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak kunjung mencabut status bank dalam pengawasan khusus (BDPK) pada Bank Banten. Sebab, saat ini bank plat merah itu sudah memenuhi semua yang dipersyaratkan agar bisa terbebas dari status tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi menilai, sudah saatnya Bank Banten terlepas dari status BDPK. Itu tak lepas setelah aspek-aspek yang harus dipenuhi untuk keluar dari sana telah dilaksnakan eks Bank Pundi tersebut.

“Waktu itu ada empat syarat, permodalan, likuiditas, masalahan eks Pundi dan satu lagi tata organisasi. Berdasarkan laporan dari Bank Banten (per 21/1) likuiditas Bank Banten sudah membaik. Sudah diambang batas untuk beroperasi sudah bisa, sudah Rp1 triiliun,” ujarnya, kemarin.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten itu menuturkan, meski ada satu syarat yaitu tata organisasi yang belum dituntaskan, akan tetapi hal itu hanya masalah waktu. Bank Banten sebagai perusahaan terbuka tidak bisa melakukan perombakan posisi direksi dan komisaris begitu saja.

“Tata organisasi juga tinggal kebutuhan satu direksi dan komisaris. Yang lain tidak jadi masalah, jadi apalagi nih alasan OJK menunda. (Pengisian direksi dan komisaris) nanti di RUPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa) itu mungkin di awal Maret,” katanya.

Dengan masih disematkannya status BDPK, kata dia, berdampak pada aksi korporasi Bank Banten. Sebab, dengan status itu maka Bank Banten tidak bisa bertransaksi selayaknya lembaga perbankan. 

Dijelaskannya, bank yang berdiri sejak 2016 itu tidak bisa mengucurkan kredit hingga tidak bisa mendapat dana pihak ketiga. Padahal, dalam laporan Bank Banten pada Desember lalu banyak yang ingin menaruh dana di sana tapi terhalang oleh ketentuan status BDPK. “Operasional cost keluar sementara untuk bertransaksi kredit tidak bisa,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Gembong, berkaitan dengan hal itu pihaknya akan berkirim surat ke OJK. Isinya mendesak agar status BDPK Bank Banten segera dicabut.

“Mudah-mudahan ketika Bank Banten dinyatakan sebagai bank yang sehat segera RKUD (rekening kas umum daerah) bisa kembali ke Bank Banten. Bisa beroperasi normal, itu yang kita harapkan,” tuturnya. 

Diyakininya, ketika Bank Banten sudah sehat maka secara bertahap pemerintah kabupaten/kota juga akan mempercayakan pengelolaan RKUD-nya. Dengan demikian, Bank Banten akan semakin besar lagi. “Kabupaten/kota wait and see juga. Saya pikir kalau sudah kelihatan sehat dan prospek bagus kabupaten/kota cuma masalah waktu,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat meminta, Bank Banten melakukan komunikasi dengan OJK untuk segera mencabut status BDPK. Mengingat sejauh ini Bank Banten telah berupaya memenuhi rekomendasi yang diberikan. Saat ini Bank Banten dihadapkan pada persaingan pasar. Bank plat merah ini dituntut segera mengembalikan kepercayaan publik.

“Mulai soal likuiditas, penyertaan modal, sudah dilakukan. Tapi kenapa status pengawasan Bank Banten masih belum dicabut,” katanya.

Politikus Gerindra ini berharap, Bank Banten dapat segera meyakinkan pemerintah kabupaten/kota untuk memindahkan RKUD ke Bank Banten. Karena RKUD tersebut akan sangat bagus untuk pengembangan bisnis Bank Banten. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp