DaerahEkonomi & BisnisPemprov Banten
Trending

Manajemen Dirombak, Mantan Dirut Bank Kalsel Jadi Bos Bank Banten

Tugas Berat Sudah Menanti

SERANG, BANTEN RAYA- PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk atau Bank Banten melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris. Sejumlah wajah baru masuk mengisi posisi top manajemen. Salah satunya yaitu posisi Direktur Utama yang sebelumya diisi Fahmi Bagus Mahesa, kini dijabat oleh Agus Syabarrudin.

Perombakan tersebut terjadi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank Banten yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Ratu, Kota Serang, Rabu (10/3/2021). Dalam rapat tersebut, pemegang saham memutuskan adanya restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris. 

Fahmi Bagus Mahesa dan Jaja Jarkasih tak lagi berada dalam susunan direksi, alias dicopot dari jabatannya. Hanya satu nama yang dipertahankan untuk posisi direksi atas nama Kemal Idris. Untuk tiga posisi direksi ini diisi oleh Cendria Tj Tasdik, Denny Sorimulia dan Agus Syabarrudin sebagai diretur utama. 

Seperti diketahui, Agus Syabarrudin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan (Kalsel). Berdasarkan catatan wikipedia, sebelum menjadi Direktur Utama Bank Kalsel, Agus menjabat sebagai Senior Executive Vice President Bank Kalsel dengan membawahi dua divisi dan satu unit kerja setingkat divisi. Keduanya adalah Divisi Jaringan & Pelayanan Cabang, Unit Usaha Syariah dan Pengelola Risiko Kredit sejak Juli 2018 hingga Januari 2019. Lalu menjabat Kepala Eksekutif Bisnis Syariah Bank Kalsel pada Juni 2017 hingga Juli 2018.

Selanjutnya, Agus juga meniti karier di berbagai perusahaan antara lain Komisaris PT AMC Bidang Usaha Konsultan Manajemen dan Pengelolaan Koperasi Karyawan Kementerian Keuangan RI, dan Koperasi Artha Sarana Jahtera pada 2014 hingga Juni 2017. Agus jua tercatat pernah menjadi Senior Advisor Mitra Wali Amanah pada Kemitraan Bumi Dipa yang mengelola Koperasi Petambak Bumi Dipasena KPBD pada 2014 hingga 2017.

Selanjutnya, menjabat Vice President Unit Usaha Syariah pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk pada 2006 hingga 2014. Kepala Divisi Pengembangan Produk & Service Quality Management pada PT Bank Syariah Mandiri pada 2004 hingga 2006. Head of Business Development ABN AMRO Asset Management Indonesia pada 1997 hingga 2004. Financial Control Supervisor ABN AMRO Bank NV Jakarta Branch pada 1994 hingga 1997, serta Bills & Operation Officer DBS Buana Tat Lee Bank Jakarta Branch pada 1991-1994.

Diketahui, perombakan juga terjadi pada jajaran komisaris, dimana nama Titi Khoiriah keluar dari daftar pengurus. Satu nama lama yang dipertahankan yaitu Media Warman. Adapun dua posisi komisaris diisi oleh M Yusuf yang merupakan Asisten Daerah (Asda) II Pemprov Banten, dan Hasanudin sebagai komisaris utama.

Head Corporate Secretary Bank Banten Chandra Dwipayana mengatakan, Bank Banten menggelar RUPSLB dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai. Dalam kesempatan itu, hasil RUPSLB telah memberhentikan dengan hormat Titi Khoiriah selaku Komisaris Independen, Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama serta Jaja Jarkasih selaku Direktur Bisnis Perseroan, terhitung sejak terlaksananya rapat tersebut.

“Adapun anggota dewan komisaris dan direksi yang baru diangkat tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Itu apabila telah mendapat persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menuturkan, dengan terpenuhinya jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Banten menegaskan komitmennya untuk segera meningkatkan kinerja melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, kuat dan berdaya saing secara berkesinambungan. Selain itu, RUPSLB kali ini juga dilakukan guna mendukung estafet kepengurusan dan pengawasan serta pelaksanaan transformasi digital perseroan.

“Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Ibu Titi Khoiriah, Bapak Fahmi Bagus Mahesa, dan Bapak Jaja Jarkasih atas kontribusi yang telah diberikan. Seraya mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran dewan komisaris dan direksi yang telah ditetapkan melalui RUPSLB,” katanya.

Komisaris Bank Banten Media Warman membenarkan pihaknya telah merampungkan RUPSLB dengan menghasilkan kebijakan melakukan restrukturisasi top manajemen. Salah satunya adalah pergantian jabatan direktur utama. “Iya, sudah (ditetapkan dalam RUPSLB),” ungkapnya melalui aplikasi whatsapp messenger. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat menegaskan bahwa dewan komisaris dan direksi Bank Banten yang baru dihadapkan dengan sejumlah tantangan dalam menjalani jabatannya. Tugas berat sudah menanti mereka. “Dengan komposisi seperti itu dimungkinkan cara kerja direksi dan dewan komisaris ini mereka mulai dari nol dan mulai meraba-raba apa yang ada dalam Bank Banten itu,” tegasnya. 

Politikus Gerindra itu mengaku bahwa susunan direksi dan komisaris Bank Banten di luar dugaan Komisi III. Awalnya Ade mengira, restrukturisasi manajemen hanya dilakukan penambahan atau tukar posisi jabatan setelah penambahan. 

“Tapi setelah melihat komposisi ini justru akhirnya Bank Banten dengan segudang masalahnya ini harus dihadapi oleh orang yang baru, kecuali satu dua orang itu (wajah lama). Tentu mereka harus mulai membuka mata, meraba baik secara halus maupun kasar mana yang harus segera perbaiki. Tentu butuh waktu lagi dengan kondisi bank seperti ini,” katanya.

Menurutnya, ada sejumlah tantangan yang harus dijawab oleh jajaran direksi dan komisaris yang baru. Pertama, mereka harus secepat mungkin mengembalikan Bank Banten menjadi bank sehat atau melepas status bank dalam pengawasan khusus (BDPK). Kedua, mempercepat penyelesaian kredit macet di Bank Banten.

“Mendapatkan kepastian yang baik, solusi hukumnya dengan proses yang benar. Karena kredit macet menjadi beban bisnis Bank Banten,” katanya.

Selanjutnya, memenuhi kewajiban untuk mencairkan dana bagi hasil (DBH) pajak kepada kabupaten/kota. Karena dana tersebut sudah dicairkan oleh pemprov melalui surat perintah pencairan dana (SP2D). “Dimana uangnya di Bank Banten juga harus segera dipenuhi karena kami yang tahu belum dibayarkan Bank Banten padahal pemprov sudah mencairkannya,” ujarnya.

Ade menegaskan, setelah urusan Bank Banten, Pemprov Banten juga tidak boleh melupakan PT Banten Global Development (BGD) yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Banten. Sebab, hingga saat ini struktur manajemen PT BGD belum ideal. Padahal PT BGD punya tanggung jawab besar menjaga uang rakyat yang jadi saham di Bank Banten.

“Mereka harus dibenahi, SDM-nya harus dipikirkan. Sehingga jadi kontrol yang kuat buat Bank Banten. Jadi pemprov mau sampai kapan membiarkan PT BGD seperti ini,” tuturnya. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp