DaerahEkonomi & BisnisPemprov Banten
Trending

Sistem Penatausahaan Keuangan Jadi Biang Kerok, Program Pemulihan Ekonomi Belum Bisa Jalan

SERANG, BANTEN RAYA- Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Banten dampak dari pandemi Covid-19 belum bisa dilaksanakan. Penyebabnya karena adanya perubahan tata kelola keuangan dari SIMRAL ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang belum bisa dioperasikan dengan optimal. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, program PEN merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat mengurangi dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat. Namun hal itu belum bisa dilaksanakan gara-gara terhambat oleh masalah teknis penatausahaan keuangan daerah.

“Sampai saat ini sistem keuangan di semua pemerintah daerah belum bisa berjalan, sehingga program PEN tidak bisa digerakkan, terhambat,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (27/1/2021).

Politikus PKS itu menuturkan, perubahan sistem keuangan dari sistem informasi perencanaan penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) menjadi SIPD yang mulai diberlakukan tahun ini memang membutuhkan penyesuaian, meski menghambat program pembangunan.

“SIPD sampai sekarang belum bisa dioperasionalkan. Ini sangat menghambat program-program pembangunan di provinsi dan kota/kabupaten. Semua kegiatan yang menggunakan dana APBD tertahan,” katanya.

Menurutnya, hambatan yang didapat pemerintah daerah mencederai semangat penanggulangan pandemi Covid-19 di tahun anggaran 2021. Dalam semangatnya, program PEN diharapkan bisa dilaksanakan per 1 Januari lalu. “Ini sangat bertentangan dengan semangat penanggulangan pandemi, baik aspek kuratif terhadap wabah maupun pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Wakil rakyat asal Kota Tangerang Selatan itu menilai, hambatan tersebut tentu sangat menganggu Pemprov Banten. Sebab, selama ini pemprov sangat disiplin dalam jadwal penganggaran. “Apalagi Banten selalu tepat waktu dalam jadwal penganggaran,” tuturnya.

Diketahui, pada tahun anggaran 2021 Pemrpov Banten mendapat dukungan dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,14 triliun. Seluruh anggaran itu diperuntukkan bagi program PEN di Banten. Selain dari pinjaman daerah, Pemprov Banten juga menganggar program serupa pada APBD 2021. Di antaranya belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa senilai Rp391 miliar.

Selanjutnya, pemberdayaan petani dan peternak melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agrobisnis Banten Mandiri melalui penyertaan modal sebesar Rp65 miliar. Untuk penanganan pandemi, pemprov juga telah menganggarkan Rp20 miliar untuk alokasi pendampingan program vaksinasi Covid-19. Selanjutnya program pemulihan ekonomi yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti membenarkan bahwa SIPD belum juga bisa beroperasi secara optimal. Bahkan untuk sementara waktu, penatausahaan keuangan dilakukan secara manual.

“Pelaksanaan penatausahaan keuangan untuk sementara menggunakan manual. Aplikasi SIPD masih dalam proses penyempurnaan Kemendagri (kementerian dalam negeri),” ujarnya.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menjelaskan, hambatan operasional SIPD terjadi lantaran penatausahaan keuangan itu masih baru. Dengan demikian maka perlu ada sejumlah penyesuaian. Untuk dana PEN dari pinjaman daerah sendiri diakuinya hingga belum diterima oleh Pemprov Banten.

“Ini aplikasi yang dibangun baru, sistemnya masih belum bisa berjalan dengan baik. Ini tidak hanya terjadi di Pemprov Banten saja,” jelasnya. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp