Ekonomi & Bisnis
Trending

Status Pengawasan Khusus Bank Banten Bisa Dicabut, Ini Empat Syarat dari OJK

SERANG, BANTEN RAYA – Status bank dalam pengawasan khusus (BDPK) terhadap Bank Banten diyakini sudah bisa dicabut dalam waktu dekat. Hal itu mengacu dari akan digelarnya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Maret mendatang. Dalam rapat itu diperkirakan akan diumumkan susunan baru direksi dan komisaris seperti yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, secara umum OJK memberi syarat agar status BDPK Bank Banten bisa dicabut. Tiga syarat diantaranya yaitu permodalan, penyelesaian permasalahan eks Bank Pundi dan likuiditas sudah diselesaikan.     

“Kami sudah berkirim surat ke OJK meminta status BDPK dicabut tapi belum ada balasan. Mereka (OJK-red) kan memberikan 4 syarat tuh. Yang belum kan restrukturisasi, jadi itu diantara alasannya kenapa belum dicabut statusnya BDPK-nya. Saya dapat infonya begitu,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (18/2).

Politikus PKS itu menuturkan, untuk penyelesaian syarat terakhir tersebut maka Bank Banten akan menggelar RUPSLB pada Maret mendatang. Salah satu agenda yang akan digelar adalah pengumuman susunan jajaran direksi dan komisaris yang baru.

“Memang dia ini perusahaan Tbk, jadi ya istilahnya sebagai pemilik (pemegang saham mayoritas-red) perlu memperhatikan suara dari pemegang saham. Walaupun sekarang pemegang saham mayoritas provinsi (Pemprov Banten melalui PT Banten Global Development-red) misalnya. Jadi di tangan gubernur sebenarnya siapa yang mau diganti dan siapa yang menggantikan, sudah kewenangan pemilik sebetulnya,” katanya. 

Diakuinya, sebenarnya pihaknya ingin agar proses restrukturisasi bisa dilakukan dengan cepat. Meski demikian, hal itu bisa dilakukan begitu saja karena sebagai perusahaan Tbk ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

“Kita inginnya cepat, cuma maksudnya kalau untuk melakukan RUPSLB ada tahapan yang harus dilakukan, termasuk memilih direksi juga ada tahapan. Sehingga itu yang membuat pemilik tidak langsung ujug-ujug melakukan itu,” ungkapnya. 

Gembong berharap, OJK bisa konsisten dengan apa yang telah dipersyaratkannya. Ketika semua yang diminta telah dilakukan maka tak ada alasan lain untuk mencabut status BDPK Bank Banten.

“Kalau belum dicabut dia belum bisa beroperasi, belum bisa menyalurkan kredit. Bagaimana dia mau mendapatkan untung, yang ada kan buntung. Setiap bulan keluar operasional cost, overhead cost, bayar gaji, listrik kan jalan terus. Semakin lama semakin habis saja uang Bank Banten,” tuturnya.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan, Bank Banten telah mendapat dukungan dari banyak pihak agar bisa kembali menjadi lembaga perbankan yang sehat. Itu termasuk di dalamnya DPRD Banten sehingga konversi kas daerah (kasda) Pemprov Banten yang tertahan di Bank Banten senilai Rp1,51 triliun bisa terealisasi.

“Persiapan modalnya kan sudah terjawab. Itu salah satu parameter saya pikir menentukan dalam rangka pencabutan status bank ini,” ungkapnya.

Setelah status menjadi sehat, kata dia, pihaknya memiliki tantangan lainnya untuk meyakinkan pemerintah kabupaten/kota di Banten bersedia memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) ke Bank Banten. Berjalan bersama upaya penyehatan, Bank Banten juga kini berusaha agar bisa naik kelas menjadi bank buku dua atau memiliki modal di atas Rp1 triliun.

“Tadi dengan adanya peningkatan status, jalau jadi buku II kan kami bisa (transaksi) digital. Makanya kita akan mencanangkan digital transformation. Jadi, kita segera meningkatkan layanan berbasis digital,” tuturnya. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp