DaerahEkonomi & BisnisPemprov Banten
Trending

Tok! RKUD Pemprov Resmi Pindah ke Bank Banten

SERANG, BANTEN RAYA- Pemprov Banten secara resmi telah memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Jawa Barat dan Banten (bjb) ke Bank Banten, Jumat (28/5/2021).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti membenarkan, RKUD Pemprov Banten kini telah resmi dipindahkan ke Bank Banten.

“Yes (sudah), Alhamdulillah,” ujarnya saat dihubungi bantenraya.com, Jumat (28/5/2021).

Ia mengungkapkan, kebijakan pemindahan RKUD tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 580/Kep.126-huk/2021 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Cabang Khusus Serang  Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Provinsi Banten.

“Selanjutnya SK Gubernur Nomor  583/Kep.127-huk/2021 tgl 28 Mei 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk  Cabang Khusus Serang,” ujarnya.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, bahwa pemindahan RKUD merupakan komitmen yang selalu digaungkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Agar rencana itu bisa terealisasi, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan  dari aspek sarana prasarana, regulasi dan administrasi.

“Sudah sangat jelas bahwa Pak Gubernur komitmen untuk melakukan pengembalian RKUD dari bjb ke Bank Banten,” tuturnya.

BACA JUGA: Bakal Kelola RKUD Pemprov, Dirut Bank Banten: Saya Sudah Berpengalaman

Seperti diketahui, Pemprov Banten pernah menutup RKUD di Bank Banten pada April tahun lalu lantaran eks Bank Pundi itu ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus (BDPK). Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 580/Kep.144-HUK/2020 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa  Banten (bjb), Tbk Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemprov Banten.

Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut status tersebut pada Kamis (6/5/2021). Pencabutan dilakukan lantaran Bank Banten telah mampu memenuhi empat syarat yang diminta OJK. Keempatnya adalah restrukturisasi manajemen, penguatan permodalan, likuiditas dan penyelesaian kredit bermasalah. (dewa)

Related Articles

Back to top button