DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

Cair Rp1,5 Miliar, Tersangka Kasus Masker Langsung Beli Rumah

SERANG, BANTEN RAYA- Kasus dugaan korupsi pengadaan masker KN95 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten tahun 2020 mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Serang, Rabu (21/7/2021). Dalam sidang perdana tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten menyebutkan dalam dakwaannya bahwa rencana anggaran belanja (RAB) dan pencairan pembayaran proyek 15 ribu masker KN95 senilai Rp3,3 miliar itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Ati Pramudji Hastuti.

Dalam sidang itu, JPU Kejati Banten hanya membacakan dakwaan dua tersangka yaitu Wahyudi Direktur PT Right Asia Medika (RAM) dan Agus Suryadinata selaku pihak swasta. Sementara dakwaan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Banten Lia Susanti yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dibacakan lantaran yang bersangkutan sedang sakit.

Dakwaan yang dibacakan JPU Kejati Banten Mulyana mengatakan, pada 16 Maret 2020 Dinkes Provinsi Banten mengajukan permohonan belanja tak terduga (BTT) kepada Gubernur Banten.

“Dilampiri proposal pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Banten tahun 2020 yang ditandatangani Kapala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti,” kata JPU kepada Majelis Hakim yang diketuai Selamet.

Selanjutnya, Mulyana menjelaskan, pada 26 Maret Dinkes Provinsi Banten mengakukan BTT tahap II sebesar Rp115 miliar yang ditandatangani Kadinkes Provinsi Banten.

“Untuk BTT tahap II didalamnya termasuk anggaran kegiatan pengadaan masker dengan spesifikasi yaitu N95 atau KN95 yang harus disegel ketat di sekitar hidung dan mulut sebanyak 15 ribu masker, dengan anggaran Rp3,3 miliar. Rinciannya Rp220 ribu per masker,” jelasnya.

BACA JUGA: Tersangka Pengadaan Masker Gugat Kejati Banten

Mulyana menjelaskan, pengajuan BTT tahap II dengan lampiran RAB 26 Maret 2020 merupakan hasil manipulasi harga satuan dalam penyusunan RAB dan BTT Provinsi Banten tahun 2020 di Dinkes Provinsi Banten.

“Manipulasi harga satuan untuk item anggaran pengadaan masker KN95 sebanyak 15 ribu, semula dianggarkan dalam RAB Rp70 ribu, kemudian pada Mei 2020 berubah menjadi Rp220 ribu, pada RAB yang ditetapkan pada 26 Maret 2020,” jelasnya.

Mulyana menjelaskan data dan informasi harga dari PT RAM dalam surat penawaran, yakni untuk produk masker 3M 9501V+ sebanyak 15 ribu dengan harga Rp220 ribu per masker atau Rp3,3 miliar. “Itu atas persetujuan Lia Susanti, kemudian RAB ditandatangani Ati Pramudji Hastuti selaku Kadinkes Provinsi Banten,” jelasnya.

Mulyana mengungkapkan, penunjukan PT RAM oleh PPK selaku penyedia barang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

“PT RAM bukan perusahaan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kemenkes, tidak memiliki izin penyaluran alat kesehatan dari Kemenkes, berdasarkan surat keputusan Dirjen Kefarmasian dan alat kesehatan Kemenkes. PT RAM juga bukan penyedia barang serupa, dan bukan penyedia e-katalog,” ungkapnya.

Mulyana menegaskan, dalam melaksanakan pesanan, Wahyudin mengetahui jika Agus Suryadinata membeli masker KN95 pada PT Berkah Manunggal Mandiri (BMM) dengan harga Rp88 ribu atau hanya Rp1,3 miliar untuk 15 ribu masker.

“Lia menerima pengajuan pembayaran dari saksi Agus Suryadinata menggunakan PT RAM pada 15 Mei 2020 sebesar Rp1,7 miliar yang ditandatangani Wahyudin (Direktur PT RAM),” tegasnya.

Kemudian, Mulyana mejelaskan, Lia Susanti memberikan persetujuan pembayaran PT RAM dan mengajukannya ke Kadinkes Provinsi Banten. “Dari pengajuan itu Kadinkes menyetujuinya dan mengeluarkan nota dinas kepada Lia dan bendahara untuk menyiapkan kelengkapan administrasi pembayaran pekerjaan,” jelasnya.

Saksikan Podcast Meja Redaksi di Banten Raya Channel

Mulyana menambahkan dari pembayaran 100 persen setelah dikurangi pajak yaitu Rp3 miliar telah diterima PT RAM, kemudian diserahkan kembali kepada Agus Suryadinata Rp2,8 miliar, sedangkan sisanya Rp200 juta merupakan fee untuk PT RAM.

“Dari Rp2,8 miliar itu digunakan Agus untuk membayar PT BMM Rp1,3 miliar. Dari transaksi itu Agus menerima selisih sekitar Rp1,5 miliar. Kemudian uang itu digunakan untuk membeli rumah, membiayai renovasi rumah dan membayar pinjaman modal serta bunga oleh Agus,” tambahnya.

Mulyana menegaskan, perbuatan Wahyudin selaku Direktur PT RAM bersama dengan Agus dan Lia Susanti telah memanipulasi harga satuan dalam RAB masker N95 sebanyak 15 ribu masker.

“Melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 18 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, Kepres nomor 24 tahun 2002 tentang pedoman penggunaan APBN dan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan dan jasa,” tegasnya. (darjat/rahmat)

Related Articles

Back to top button