DaerahHukum & Kriminal
Trending

Dapat Remisi, 67 Napi di Banten Langsung Bebas, Ada yang dari Kasus Korupsi

SERANG, BANTEN RAYA – Dari 5.354 narapidana beragama Islam dari seluruh Banten menerima pengurangan masa pidana atau hak remisi khusus Idul Fitri, Kamis (13/5/2021). Dari jumlah tersebut 67 napi langsung bisa menghirup udara bebas.

Kepala Kantor Kemenkumham Banten Agus Toyib mengatakan, sebanyak 67 warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari ribuan yang memenuhi syarat mendapatkan pengurangan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bisa langsung keluar dari Lapas maupun rutan.

“Dari 5.354 orang yang dapat remisi, 67 langsung bebas,” katanya kepada Banten Raya, Kamis (13/5/2021).

Menurut Agus, napi yang langsung bebas terbanyak di Lapas Cilegon sebanyak 20 napi, Lapas Klas IIA Pemuda Tangerang 18 napi, Lapas Klas I Tangerang sebanyak 16 napi, Rutan Klas 1 Tangerang 7 napi. Kemudian, Lapas Klas IIA Serang 4 napi, LPKA Klas I Tangerang 1 napi, dan Lapas Klas III Rangkasbitung 140 napi 1 napi.

“Sedangkan untuk napi tipikor (tindak pidana korupsi) ada 7 napi,” ujarnya seraya tidak menyebutkan secara rinci lokasi tempat napi kasus tipikor tersebut.

Diketahui sebelumnya, pengurangan masa menjalani pidana yang merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dasar hukum pemberian remisi, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 32 Tahun 1999.

BACA JUGA: 5.354 Napi di Banten Dapat Remisi Khusus Idul Fitri

Kemudian keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,” tegasnya. (darjat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp