DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

DPRD Banten Minta Dugaan Penyelewengan Dana Ponpes Diusut Tuntas

SERANG, BANTEN RAYA – DPRD Provinsi Banten mendorong agar dugaan penyelewengan bantuan dana pondok pesantren (ponpes) bisa diusut secara tuntas.  

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati mengatakan, pada dasarnya pemberian dana hibah harus sesuai dengan ketentuan. Jika ada dugaan penyalahgunaan dan menimbulkan kerugian negara maka sudah seharusnya diusut tuntas.

“Saya dukung upaya penegakan hukum, harus diusut tuntas. Itu (dugaan penyelewengan dana ponpes) mencoreng kita semua,” ujarnya Sabtu, (16/4/2021). 

Politikus Partai Demokrat itu menuturkan, selama ini laporan yang diberikan Pemprov Banten ke DPRD terkait bantuan dana ponpes selalu baik-baik saja. Bahkan pemprov juga saat pembahasan penyusunan anggaran telah memiliki formulasi untuk menentukan ponpes calon penerima bantuan. 

“Selama ini kan katanya baik-baik saja ketika rapat dengan kami. Bagaimana untuk menentukan jumlah ponpes yang akan dikasih? Oh itu ternyata katanya ponpes yang tercatat di Kementerian Agama (Kemenag),” katanya. 

Ketimbang dugaan pemotongan, Nawa lebih menduga andai ada penyelewengan dana hibah maka kecenderungannya lebih kepada dugaan ponpes fiktif. Sebab, saat pengusulan anggaran, yang diajukan adalah jumlah ponpes secara keseluruhan. Bukan usulan bantuan untuk per ponpes.

“Makanya gelondongan segitu, ternyata ada yang fiktif dan sebagainya ya harus dikejar itu. Kalau bicara Pemotongan buktinya kudu jelas. Benar enggak dipotong, kan itu ditransfer ke rekening masing-masing. Motongnya bagaimana? Oh motongnya begini, kan harus ada laporan, siapa orangnya dan sebagainya,” ungkapnya. 

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi menegaskan, dana hibah ponpes harus betul-betul sampai ke ponpes tanpa. Tentunya tanpa ada potongan sedikitpun. Ia sepakat, jika ada dugaan dana tersebut dipotong oleh oknum tak bertanggung jawab agar diproses secara hukum.

Baca juga

Kejati Banten Baru Tetapkan Satu Tersangka Kasus Dugaan Pemotongan Dana Ponpes

“Kalau ada yang motong-motong saya sepakat dengan Pak Gubernur, silakan saja diusut. Bantuan dana ponpes merupakan program yang sudah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, sudah menjadi hak dari ponpes untuk bisa mendapatkannya tersebut,” ujarnya. 

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan program bantuan dana ponpes di Banten tahun anggaran 2020 ke Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Banten, belum lama ini. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pemotongan dalam pendistribusian dana tersebut. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp