DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

Gubernur Banten Dilaporkan ke KPK Terkait Kasus Hibah Ponpes

SERANG, BANTEN RAYA- Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) melaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) serta dua pejabat di lingkup Pemprov Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/4/2021). Mereka melaporkan gubernur lantaran dinilai bertanggungjawab atas kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesanten (ponpes) dari Pempov Banten tahun anggaran 2020.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah ponpes senilai Rp117 miliar itu tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Saat ini sudah ada 3 orang tersangka dalam kasus tersebut. Yakni, ES dari pihak swasta, AS selaku pengurus salah satu ponpes, dan AG selaku pegawai harian lepas (PHL) pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.

Koordinator Presidium JPMI Deni Iskandar mengatakan, kedatangan pihaknya ke Gedung KPK untuk melaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekda Banten Al Muktabar, dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti.

Diungkapkannya, laporan dibuat terkait kasus dugaan korupsi dana hibah ponpes yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

“Hari ini (kemarin) kita datang ke KPK, tentu untuk melaporkan Gubernur Banten Wahidin Halim, Sekda, dan Kepala BPKAD terkait dugaan kasus korupsi dana hibah pondok pesantren. Dalam laporan itu, kami meminta agar KPK turun tangan, karena ini bukan lagi korupsi, akan tetapi skandal mega korupsi,” katanya.

Ia menduga kuat, gubernur selaku kepala daerah mempunyai andil besar dalam persoalan tersebut. “Bagi saya, kalau hari ini gubernur bicara di publik soal ini, dengan seolah-olah tidak tahu menahu dan kecewa, sebenarnya itu secara tidak langsung sudah mempermalukan dirinya sendiri,” katanya.

Deni menjelaskan, dugaan itu muncul karena bagaimana pun persoalan penyaluran hibah ponpes ini melibatkan gubernur. Sebab, tanpa ada tanda tangan gubernur pada naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) maka tidak akan ada program hibah ponpes.

“Jadi kami berharap dengan turunnya KPK ke Banten, bisa mengusut dan menangkap pemain intinya. Karena dibalik ini semua, ada aktor intelektual dan kami percaya KPK bisa mengurai hal tersebut,” ungkapnya.

Baca juga

Kejati Banten Telusuri Aliran Korupsi Dana Hibah Ponpes

Ia menegaskan bahwa sekalipun persoalan penyaluran dana hibah ponpes sudah ditangani Kejati Banten, namun hal tersebut tidak juga mengharuskan KPK untuk tidak mengusut tuntas perkara tersebut. Menurut Deni, KPK lebih mempunyai wewenang untuk mengambil alih kasus tersebut dan mengusut tuntas.

“Secara prinsip, kita percaya Kejati Banten. Akan tetapi KPK juga punya wewenang yang kuat untuk mengusut tuntas persoalan ini,” tuturnya.

Deni berharap, dengan turunnya KPK mengusut tuntas kasus ini, semuanya akan terlihat terang benderang. Ia menilai, apabila kasus itu tidak diusut tuntas maka akan menimbulkan efek domino pada citra umat Islam. “Karena ini dana hibah untuk pesantren,” ujarnya. (dewa)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp