DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

Gubernur Banten Laporkan Bantuan Dana Ponpes ke Kejati, Ada Apa?

SERANG, BANTEN RAYA – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melaporkan program bantuan dana ponpes atau pondok pesantren di Banten tahun anggaran 2020 ke Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Banten, belum lama ini. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pemotongan dalam pendistribusian dana tersebut. 

Seperti diketahui, pada tahun ini Pemprov Banten memberikan bantuan dana kepada ponpes di Banten. Pada tahun anggaran 2020 setiap ponpes mendapatkan bantuan senilai Rp30 juta. Sementara untuk tahun ini berdasarkan data yang dimiliki Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), alokasi bantuan mencapai Rp161,6 miliar yang akan diberikan kepada 4.042 ponpes. Setiap ponpes pendapatkan Rp40 juta.

WH mengatakan, saat ini memang ada pengusutan dugaan pemotongan bantuan dana terhadap ponpes oleh Kejati Banten. Meski demikian, hal itu dilakukan bukan atas laporan masyarakat melainkan dirinya yang membuat laporan.

“Yang melaporkan ke Kejati saya, begitu banyak informasi tentang pemotongan, yang motong itu bukan ASN (aparatur sipil negara). Tadi ada statement ini (terduga pemotong dana hibah) pejabat, bukan! Tanya kejaksaan yang melaporkan itu saya,” ujarnya kepada awak media di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Kamis (8/4/2021).

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menegaskan, langkah pelaporan dilakukan dalam rangka memberi penegasan terhadap sikap Pemprov Banten. Pihaknya tak ingin membuka ruang yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Supaya jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan. Walau belum tahu berapa (yang diduga diselewengkan). Ini masih dalam proses penyelidikan belum sampai ke penyidikan,” katanya.

Mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu mengaku jika dirinya memang kerap meminta bantuan aparat penegak hukum saat menjadi kepala daerah, khususnya dalam mengambil sebuah kebijakan. Ia mencontohkan saat dirinya meminta pandangan hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait rencana penambahan penyertaan modal terhadap Bank Banten.

“Waktu Bank Banten saya yang menghadap ke ketua KPK. Begitu juga ketika mau memberikan penyertaan modal saya lapor juga, boleh apa enggak. Saya minta pertimbangan hukum, itu gaya saya, itu sifat saya,” ungkapnya. 

Diakuinya, untuk memberangus tindak pidana korupsi memang tak mudah. Diperlukan sebuah kerja keras, komitmen dan kesungguhan dalam rangka membangun integritas. WH juga menjamin, tidak akan memberi pembelaan jika yang terbukti melakukan penyelewengan adalah dari jajarannya.

“Saya enggak akan bela, harus dilihat dari substansi dan materil. Saya senang ketika ada tindak lanjut dari persoalan ini, saya dorong,” tuturnya. (dewa/rahmat) 

 

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp