DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

Keberadaan Tim Korsupgah KPK di Banten Dinilai Gagal

SERANG, BANTEN RAYA – Keberadaan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi di wilayah Provinsi Banten dinilai gagal. Itu dibuktikan dengan mencuatnya dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Banten yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. 

Seperti diketahui, adapun kedua kasus yang sedamg ditangani Kejati Banten adalah dugaan korupsi dana hibah untuk pondok pesantren (ponpes)  pada tahun 2020. Kasus kedua adalah dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping, Kabupaten Lebak. 

Aktivis antikorupsi Banten Uday Suhada menegaskan, dengan terungkapnya dua kasus besar dugaan korupsi di lingkungan Pemprov Banten, menunjukkan bahwa keberadaan Tim Korsupgah KPK di Banten telah gagal total. 

“Dari perkara yang diungkapkan Kejati Banten tidak nampak jejak positif hasil kerja KPK. Karenanya, pimpinan KPK harus segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan Tim KPK di Banten,” ujarnya, kemarin. 

Baca juga

Pengurus Pesantren dan Honorer Pemprov Banten Jadi Tersangka Kasus Hibah Ponpes

Hal senada ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Inter al Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) Aliga Abdilah mengatakan, bahwa tim Korsupgah KPK telah gagal total melakukan supervisi di Provinsi Banten. 

“Seingat saya KPK bersama Pemprov Banten telah membuat aplikasi namanya e-hibah bansos dengan alamat website https://ehibahbansos.bantenprov.go.id/. Ketika saya buka aplikasi website itu nge-link dengan aplikasi KPK bernama Jaga Hibah. Ini artinya bahwa memang Tim Korsupgah KPK membuat sistem ini agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Namun, faktanya telah terjadi kebocoran dana hibah begitu besar pada tahun 2020,” tegas Aliga. 

Menurutnya, melihat kondisi yang terjadi saat ini dengan adanya dugaan pungutan liar dan dugaan pesantren fiktif pada hibah ponpes 2020, membuktikan bahwa sistem yang dibuat dan supervisi yang dilakukan KPK di Provinsi Banten juga telah gagal total. 

“Sebaiknya KPK segera hengkang dari Provinsi Banten dan mencoba memperbaiki diri terlebih dahulu. Toh, ada atau tidaknya Tim Korsupgah KPK di Banten, kondisinya tetap sama. Korupsi tetap ada,” ujar Aliga. 

Baca juga

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping, Kajati Banten: Ini Corruption by Design

Berdasarkan catatan Banten Raya, pada 2020 Pemprov Banten menyalurkan dana hibah untuk ribuan Ponpes di Banten dengan nilai total mencapai Rp 117 miliar. Namun, dana hibah yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per Ponpes itu diduga dipotong oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Tidak hanya itu, persoalan ponpes fiktif juga muncul ke permukaan. Ponpes fiktif ini diduga telah menerima dana hibah juga dari Pemprov Banten. 

Kejati Banten saat ini sudah menetapkan 3 tersangka atas dugaan pemungutan dan dugaan pesantren fiktif dalam hibah ponpes 2020 di Provinsi Banten. Baik dari pihak eksternal Pemprov Banten maupun dari pihak Internal Pemprov Banten. 

Sementara terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Samsat Malingping, Kejati Banten telah menetapkan satu orang tersangka. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp