DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

Kejati Banten Telusuri Aliran Korupsi Dana Hibah Ponpes

SERANG, BANTEN RAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terus menggali keterangan dan bukti-bukti atas kasus dugaan korupsi atau pemotongan dana hibah dari Pemprov Banten untuk pondok pesantren (ponpes) tahun 2020, yang kini sedang ditangani. Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Banten terus memanggil dan memeriksa sejumlah saksi penerima bantuan hibah senilai Rp117 miliar tersebut.

Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri atau menelisik kemana saja aliran potongan dana hibah tersebut. Setelah terungkap, pihaknya kemudian melakukan pemanggilan terhadap penyalur dana bantuan untuk ribuan ponpes di Banten. “Nanti ketahuan tuh (aliran dana) kemananya, pengakuan mereka ada tuh,” ujar Ivan kepada Banten Raya saat ditemui di Kejati Banten, Selasa (20/4/2021).

Menurut Ivan, tim penyidik kemarin memanggil dan memeriksa puluhan orang dari pihak ponpes penerima bantuan. “Hari ini (kemarin) ada 20 orang yang kita panggil, tapi baru datang 10 orang, kemarin juga ada 5 orang,” kata Ivan. 

Ivan menjelaskan, sejak kasus potongan dana hibah ponpes itu naik ke tahap penyidikan, tim Kejati Banten telah memanggil puluhan saksi, khususnya dari ponpes yang terindikasi bermasalah. “Sampai pekan depan kita panggil penerima dulu, yang terindikasi dari berkas-berkas itu (penyitaan berkas di lantai 1 Masjid Al Bantani, KP3B),” jelasnya.

Ivan menambahkan, hingga saat ini penyidik belum memanggil pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten, maupun pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten selaku pihak yang turut terlibat dalam program bantuan dana hibah untuk ponpes di Banten. 

“Belum (dari Biro Kesra dan FSPP) dipanggil, kita fokus ke penerima dan pemeriksaan berkas-berkas kemarin,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ponpes penerima bantuan. Ada dua modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini.

“Pertama, ada memang pesantren fiktif seolah penerima bantuan, padahal penadah. Kedua, penyaluran (bantuan) lewat rekening tapi begitu sudah sampai cair masuk ke rekening pondok tapi diminta kembali untuk dipotong,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan pemotongan bantuan setiap ponpes berbeda-beda, yaitu dari Rp15 juta hingga Rp20 juta. Artinya, ponpes tidak secara utuh menerima bantuan sebesar Rp40 juta.

“Jumlahnya bervariasi, beberapa pesantren menerima tidak sesuai dengan bantuan. Ada yang Rp15 juta dan Rp20 juta, seharusnya pesantren mendapatkan bantuan Rp40 juta, jadi (dipotong) setengahnya. Bahkan yang awal mencanangkan pembangunan pesantren dibatalkan karena bantuannya disunat,” jelasnya.

Asep menegaskan, penyidik Pidsus Kejati Banten masih bekerja melakukan penghitungan kerugian negara, dan jumlah pesantren fiktif yang tercatat menerima bantuan hibah tersebut.

“Masih kita hitung, ini kerja gabungan antara Pidsus dan Intel. Ini masalah umat dan sensitif di Banten, karena provinsi yang agamis. Kami serius menangani persoalan ini. Termasuk mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini,” tegasnya. 

Baca juga

Kejati Banten Geledah Gudang Berkas Hibah Ponpes

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat dikonfirmasi mengatakan, mereka yang bermain dalam dugaan penyelewenangan bantuan dana ponpes adalah yang berada di luar sistem. Oknum yang memang memanfaatkan situasi dan berkolaborasi. Oleh karena itu, pihaknya ingin membongkar itu semua hingga tuntas dan mendukung penuh upaya pengusutan yang dilakukan Kejati Banten.

“Kuping saya sudah dengar lama itu, dari tahun ke tahun makanya saya bilang Kejati coba dalami, karena ini niat baik gubernur bantu pesantren untuk kepentingan mereka. Karena tahu persis kondisi pesantren, ya sudah kita ulurkan tangan kita, bantu yang bisa kita bantu,” ujarnya kepada awak media usai rapat paripurna di gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, kemarin.

WH mengaku sangat marah ketika bantuan yang ditujukan bagi pengembangan ponpes justru dipotong. Bahkan dari laporan yang diterimanya, ada ponpes yang sama sekali tak menerima uang bantuan. Kiyai atau penanggung jawab ponpes hanya disodorkan kuitansi untuk ditandatangani.

“Sudah dikasih buat kiyai jangan dipotong, jangan diambil semua. Kiyai cuma dikasih kuitansi doang. Ini yang sedang kita cari, makannya langsung ke Kajati cari sampai ke isi perutnya,” katanya. (darjat/dewa/rahmat)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp