DaerahHukum & Kriminal
Trending

Kejati Diminta Ungkap Aktor Intelektual Kasus Korupsi Dana Ponpes dan Lahan Samsat

SERANG, BANTEN RAYA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diminta untuk mengungkap aktor intelektual dua kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang digarapnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar kedua kasus tersebut bisa diusut secara tuntas dan terang benderang.

Presiden Untirta Movement Community (UMC) Farhan Al-Muflih mengatakan, Banten memiliki sejarah kelam terkait kasus korupsi. Sejak Provinsi Banten berdiri, banyak kasus korupsi terbongkar, termasuk yang melibatkan pimpinan pemprov itu sendiri. 

“Lagi dan lagi, kasus korupsi kembali diungkap aparat penegak hukum di bumi Banten ini. Ada dua yang terkuak dalam waktu berdekatan. Pertama, kasus korupsi dana hibah ponpes senilai Rp117 miliar. Kedua, kasus korupsi pengadaan lahan di UPT Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Malingping,” ujarnya, Sabtu (24/4/2021). 

Farhan menuturkan, Kejati Banten tengah melakukan penyidikan terhadap kedua kasus tersebut dan bahkan telah menetapkan tersangka dari dua kasus tersebut. Bukan tidak mungkin akan ada penetapan tersangka lainnya, karena proses penyidikan masih terus berjalan hingga hari ini. Untuk itu dia mendesak dua perkara korupsi yang saat ini ditangani tidak berhenti di tersangka yang saat ini telah ditangkap saja. 

“Perlu diusut pula siapa aktor intelektualnya. Pemeran utama yang paling diuntungkan di balik kasus korupsi dana hibah ponpes dan pengadaan lahan UPT Samsat Malingping tersebut. Itu harus diungkap tuntas,” katanya.

Baca juga

Pengurus Pesantren dan Honorer Pemprov Banten Jadi Tersangka Kasus Hibah Ponpes

Proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh Kejati Banten, sebagai salah satu instansi penegak hukum di Banten layak diberikan apresiasi. Sebab, saat ini terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

“Kejati Banten membuktikan diri bahwa masih ada secercah harapan terhadap penegakan hukum di Banten. Itu terutama dalam penanganan kasus korupsi yang sejak lama diduga terus menjangkiti Pemprov Banten,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga akan tetap mengawal kinerja aparat penegak hukum, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten. Mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Banten, untuk terus melakukan penindakan terhadap isu dugaan korupsi yang hadir di Banten.

“Masih banyak isu dugaan korupsi dan kasus-kasus hukum lainnya yang menanti untuk diselesaikan,” tuturnya.

Baca juga

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping, Kajati Banten: Ini Corruption by Design

Wakil Sekretaris Bidang Eksternal Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka Banten Aliga Abdilah mendesak, Kejati dan Polda Banten melakukan tindakan cepat dalam kasus korupsi hibah ponpes dan pengadaan lahan Samsat Malingping. 

“Apabila lambat, maka akan mudah sekali para pelaku besar ini menghilangkan barang bukti. Sekali lagi bagi para pelaku sebaiknya jujur saja, jangan sampai teriak-teriak, tapi ternyata maling sendiri yang teriak,” ujarnya. (dewa/rahmat)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp