DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

Soal Kasus Dana Ponpes dan Lahan Samsat, Fraksi Gerindra DPRD Banten: Siapapun Pelakunya, Bongkar!

SERANG, BANTEN RAYA – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten mendorong agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengusut tuntas dua kasus dugaan korupsi yang kini sedang ditanganinya. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan seret semua yang harus bertanggungjawab tanpa pandang bulu.

Seperti diketahui, saat ini Kejati Banten sedang menangani dua kasus dugaan korupsi. Pertama adalah dugaan pemotongan hibah dana pondok pesantren (ponpes) dari Pemprov Banten senilai Rp117 miliar pada tahun anggaran 2020. Kejati telah menetapkan dan menahan tiga tersangka. Ketiganya adalah ES dari pihak swasta, AS selaku pengurus salah satu ponpes dan AG selaku pegawai harian lepas (PHL) Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten.

Kedua, kasus pengadaan lahan UPT Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Malingping. Untuk yang satu ini, Kejati telah menetapkan dan menahan pria berinisial SMD selaku Kepala UPT Samsat Malingping sebagai tersangka. 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten Agus Supriyatna mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi Kejati Banten sebagai aparat penegak yang menangani dua kasus tersebut. Ia mendesak agar terus memproses dan mengusut tuntas serta bongkar sampai ke akar.

“Tidak boleh tebang pilih untuk menegakkan hukum secara adil. Siapa pun pelakunya, siapapun orangnya itu harus ditegakkan secara hukum seadil-adilnya,” ujarnya kepada awak media di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Banten, Jumat (23/4/2021) malam.

Wakil rakyat asal Kabupaten Tangerang itu menuturkan, dua kasus dugaan korupsi itu telah mencoreng Banten. Padahal, tahun-tahun sebelumnya Banten memperoleh apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas upaya pencegahan korupsi.

“Lalu sekarang di 2021 tercoreng dengan kasus korupsi. Kita ini pernah terjadi kasus dana hibah, lalu kemudian sebelum gubernur Pak WH (Gubernur Banten Wahidin Halim-red) terjadi juga. Jangan sampai ini penyakit lama turun temurun,” katanya. 

Baca juga

Pengurus Pesantren dan Honorer Pemprov Banten Jadi Tersangka Kasus Hibah Ponpes

Ia meminta, agar Gubernur Banten melakukan evaluasi terhadao sistem yang ada karena pada kenyataannya saat ini ada celah yang kemudian bisa dimanfaatkan pihak tak bertanggungjawab.

“Ini harus dievaluasi, di mana ini masalahnya. Jangan sampai kita ingin memuliakan pesantren tapi nyatanya malah menjebak pesantren. Kami sangat menyayangkan,” ungkapnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten Sihabuddin Sidik mengatakan, agar Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk tidak cuci tangan. Ia meyakini, setiap proposal pengajuan bantuan dana ponpes sebelum disetujui akan terlebih dahulu dilakukan verifikasi. 

“Apakah verifikasi ada berapa tahap, yang pasti Biro Kesra yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pencairan dana yang dialokasikan pemprov untuk hibah ponpes,” tuturnya. 

Tidak bisanya gubernur lepas tangan dikarenakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dilakukan oleh orang nomor satu di Banten itu.

“Penandatanganan NPHD kan gubernur, pergub (peraturan gubernur)-nya. Artinya gubernur bertanggungjawab sesuai ketentuan itu dan terhadap anak buahnya yang terindikasi melakukan pelanggaraan yang kini mulai terbukti. Enggak mungkin kejaksaan melakukan penangkapan kalau tidak ada dua alat bukti yang menguatkan,” ujarnya. 

Baca juga

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Samsat Malingping, Kajati Banten: Ini Corruption by Design

Mantan anggota DPRD Kota Cilegon itu juga menyinggung rencana pinjaman daerah Pemprov Banten kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahun ini dengan timbulnya dua kasus dugaan korupsi.

“Termasuk kasus Samsat Malingping. Sampai ngutang Rp4 triliun untuk mengejar RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), tapi dana yang ada saja dikorupsi seperti itu. Mau dibawa kemana Banten ke depan,” pungkasnya. (dewa)

 

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp