DaerahHukum & KriminalPemprov Banten
Trending

Soal Kasus Dugaan Korupsi Hibah Ponpes, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Pemprov Banten

SERANG, BANTEN RAYA – Kuasa hukum Pemprov Banten Asep Abdullah Busro buka suara terkait dugaan tindak pidana koprupsi berupa pemotongan dana hibah ponpes atau pondok pesantren yang kini sedang digarap Kejaksaan Tinggi (Kejati Banten). Berikut pernyataan lengkapnya.

Ia mengatakan, bahwa pelaksanaan program pemberian dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang dilakukan baik oleh Pemprov Banten secara kelembagaan. Maupun juga Wahidin Halim selaku Gubernur Banten adalah dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang.

Dimana dalam pelaksanaannya senantiasa mengacu dan berpedoman berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

“Yang telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait. Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujarnya kepada Banten Raya via aplikasi WhatsApp Messenger, Jumat (23/4/2021).

Ia menjelaskan, mekanisme realisasi dana hibah dan bansos didasarkan pada inisiasi pengajuan dari masing-masing ormas atau ponpes atau lembaga selaku para pihak pemohon. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi kelengkapan persyaratannya oleh masing-masing organisai perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Dikaji kelayakannya serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Oleh karenanya, apabila terdapat lembaga penerima hibah yang fiktif dan penggunaan dananya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam NPHD (naskah perjanjian hibah daerah). Maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari Pemprov Banten secara kelembagaan,” katanya.

Asep menegaskan, seharusnyanyang bertanggung jawab adalah pimpinan atau individu yang mengatasnamakan lembaga penerima hibah tersebut. Bentuk tanggung jawabnya adalah mengembalikan dana hibah dan bansos yang sudah ditransfer oleh Pemprov Banten yang masuk ke rekening lembaganya.

“Termasuk bertanggung jawab secara hukum pidana atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam lingkup tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 25, 26 dan pasal 67 Pergub Nomor 10 Tahun 2019,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Asep, Gubernur Banten dalam proses pelaksanaan penandatanganan NPHD telah mendelegasikan kewenangannya tersebut. Pendelegadian diberikan kepada kepala dinas atau OPD teknis terkait. Sehingga tidak relevan untuk mengkaitkan Gubernur Banten dalam pelaksanaan hibah dan bansos secara teknis.

Pelaporan yang dilakukan oleh Gubernur Banten, kata dia, didasarkan pada iktikad baik langkah untuk menyelamatkan uang negara. Bentuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk memastikan dana hibah dan bansos diterima oleh pihak yang berhak. Tidak disalahgunakan dan diambil oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengambil dana hibah secara melawan hukum.

“Sekaligus bentuk dukungan kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam menegakan hukum dan mewujudkan zona integritas di wilayah Banten. Memimpin dan memberikan keteladanan kepada masyarakat Banten dalam upaya pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Asep mengungkapkan, Pemprov Banten mengapresiasi dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejati Banten. Selanjutnya juga mengapresiasi adanya pelaporan yang dilakukan oleh element masyarakat.

“Sebagai bentuk kontribusi positif dalam monitoring pelaksanaan dana hibah dan bansos. Bentuk sinergi kolektif antara masyarakat, Pemprov Banten dan Kejati Banten dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di Banten,” ujarnya.

Baca juga

Pengurus Pesantren dan Honorer Pemprov Banten Jadi Tersangka Kasus Hibah Ponpes

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan program pemberian bantuan dana ponpes di Banten tahun anggaran 2020 ke Kejati Banten, belum lama ini. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pemotongan dalam pendistribusian dana tersebut.

“Yang melaporkan ke Kejati saya, begitu banyak informasi tentang pemotongan, yang motong itu bukan ASN (aparatur sipil negara). Tadi ada statement ini (terduga pemotong dana hibah) pejabat, bukan! Tanya Kejaksanaan yang melaporkan itu saya,” ujarnya.

Kejati Banten pun langsung bergerak dan telah melakukan pemeriksaan ke sejumlah pihak. Hasilnya, telah ditetapkan tiga tesangka yaitu pihak swasta berinisial ES. Kemudia dua tersangka lagi adalah AS, seorang pengurus di salah satu ponpes dan AG yang merupakan pegawai harian lepas (PHL) di Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp