DaerahNasionalPemprov Banten
Trending

Soal Revisi Undang-undang Pelayanan Publik, DPD RI Minta Masukkan Ombudsman Banten

SERANG, BANTEN RAYA – Anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) RI Abdi Sumaithi melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Kamis (28/1/2021). Dalam kesempatan itu, sang senator ingin meminta masukkan sebagai bahan dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Abdi Sumaithi, mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerjanya adalah untuk menghimpun dan menginventarisasi permasalahan implementasi Undang-undang Nomoro 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Banten.  

“Apa yang didapat akan dijadikan sebagai bahan usulan dan rekomendasi revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, ujarnya.

Ia mengapresiasi dan berterimakasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten beserta jajaran. Abdi memastikan dirinya akan menindaklanjutinya dalam semua rumusan. Rumusan tersebut akan dibawa ke sidang DPD RI untuk kemudian disampaikan menjadi pandangan DPD RI yang akan dibahas bersama-sama dengan DPR RI.

“Nanti hasil diskusi ini akan menjadi bahan utama di dalam rumusan RUU Perubahan tersebut,” katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya memberikan masukan terkait upaya penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Baik dari segi regulatif maupun dari segi implementatif.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa keefektifan implementasi Undang-undang tentang Pelayanan Publik itu masih perlu ditingkatkan. Ia menyarankan, dalam penyempurnaan Undang-undang nantinya agar lebih ditekankan pada segi implementasinya juga.

“Implementasi UU Pelayanan Publik ini belum terlalu efektif. Sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh stakeholder terkait belum maksimal. Masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memahami bahkan belum mengetahui Undang-undang Pelayanan publik ini,” ungkapnya. 

Dedy berharap, agar penyempurnaan dari segi regulatif maupun segi implementatif ini bisa dapat segera diwujudkan. Sebab, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 erat kaitannya dengan Ombudsman yang bertugas sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik.

“Sebenarnya Undang-undang ini sangat penting. Seperti ‘abang-adik’ dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,” ujar Dedy.

Dalam kunjungan kerja Abdi Sumaithi, Dedy juga didampingi oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Zainal Muttaqin serta insan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Rizal Nurjaman dan Ai Siti Hajizah. (dewa)

Related Articles

Back to top button
× Chat Via WhatsApp