BANTENRAYA.COM – Sejumlah kepala daerah kabupaten atau kota di Provinsi Banten menyampaikan usulan terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Usulan itu disampaikan dalam agenda rapat koordinasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum bersama UPT Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 25 Agustus 2025.
Agenda tersebut menjadi ruang bagi para kepala daerah untuk memaparkan persoalan dan kendala infrastruktur yang dihadapi wilayah masing-masing.
Dari sejumlah usulan yang muncul, dua kepala daerah menekankan masalah mendesak yang perlu segera ditangani pemerintah pusat.
Baca Juga: Tren Gypsum Terkerek Pembangunan Rumah yang Masif di Kota Serang
Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, meminta agar Kementerian PU mempercepat pembangunan jalan di wilayahnya.
Menurutnya, Lebak sebagai daerah lumbung pertanian membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai agar hasil pertanian bisa terdistribusi lebih lancar.
“Pembangunan jalan di Lebak bukan hanya soal akses transportasi, tetapi penopang utama distribusi hasil pertanian masyarakat. Kalau jalannya baik, hasil pertanian bisa lebih cepat masuk pasar dan tentu akan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Hasbi.
Sementara itu, usulan lain disampaikan oleh Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menyoroti persoalan banjir yang kerap meresahkan warga.
Ia mendesak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian atau BBWSC3 segera menindaklanjuti normalisasi sungai yang selama ini menjadi titik sumber banjir.
Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain dan Statistik Newcastle vs Liverpool, The Reds Ompong di Sisi Kanan
“Banyak titik banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, dan ini harus segera diselesaikan bersama. Kami berharap BBWSC3 bisa segera mengambil langkah nyata, karena ini sudah menjadi persoalan yang lama,” kata Zakiyah.
Keduanya menegaskan bahwa rapat koordinasi tidak boleh berhenti sebatas forum diskusi, melainkan harus ditindaklanjuti dalam program nyata di lapangan.
Zakiyah menegaskan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar persoalan infrastruktur terutama penanganan banjir di Banten bisa segera teratasi.
“Kami berharap koordinasi ini tidak berhenti hanya di rapat, tetapi berlanjut pada aksi konkret. Karena infrastruktur yang baik akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Zakiyah. ***
